MAKASSAR, BERITA-SULSEL.COM – Wacana koalisi pakem antara parpol poros Prabowo Subianto versus koalisi parpol poros Joko Widodo di Pilkada serentak 2018 mendatang dinilai para pakar politik sulit terwujud.
Koalisi pakem parpol poros Prabowo diwacanakan terdiri atas Gerindra, PKS dan PAN. Oleh sebagian kecil pengamat dan lembaga konsultan politik, tiga parpol ini digadang-gadang bisa mengulang kesuksesan di Pilkada DKI Jakarta bila kembali berkoalisi di Pilgub lain di 2018 mendatang, termasuk Sulsel.
Disisi lain koalisi poros Jokowi juga diwacanakan terdiri atas PDIP, PPP dan Nasdem. Adapun Golkar dianggap sebagai bola liar yang bisa bergabung dengan koalisi manapun dan atau membentuk poros sendiri.
Pakar politik dari Universitas Hasanuddin, Dr Adi Suryadi Culla, menilai koalisi pakem sebagai sebuah wacana yang sulit terwujud mengingat dalam berbagai pilkada, koalisi parpol cenderung bersifat bongkar pasang antar satu sama lain, tergantung kondisi politik dan kepentingan.
Ia mengingatkan bubarnya pakta koalisi merah putih (KMP) yang dulu terdiri atas Gerindra, PKS, PBB, PPP, PAN dan Golkar tak lama setelah Jokowi-JK resmi dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI.
“Kondisi antara satu daerah dengan daerah yang lain itu berbeda sehingga secara pragramatis kepentingan masing-masing partai juga bisa berbeda. Apalagi sistem kepartaian kita yang majemuk menambah ribet terbentuknya koalisi yang pakem di semua pilkada, beda bila tidak banyak partai,” kata Adi yang juga Ketua Forum Dosen Sulsel ini.
Dari sisi ideologi, lanjutnya, partai-partai di Indonesia juga tidak homogen, sehingga berat terbentuk koalisi yang pakem. “Tapi bukan berarti tidak bisa, kemungkinannya ada meski kecil,” tutur Adi.
Ibarat pepatah lain lubuk lain ikannya, kondisi Pilkada DKI Jakarta tidak bisa disamakan dengan pilkada lain di Indonesia, terlebih di Pilkada Gubernur Sulsel. Alasannya, baik dari sisi figur yang bertanding maupun tipikal wajib pilihnya, itu berbeda.
“Bahwa kemudian di Jakarta ada contoh yang bisa jadi referensi politik di daerah, maka itu sebenarnya ditentukan kesepakatan antar elit partai di level pusat sebab ada kaitannya dengan pilpres,” imbuh Adi.
Senada, Pakar Politik dari Universitas Bosowa, Dr Arief Wicaksono juga menilai kondisi Pilkada DKI tidak sama dengan kondisi pilkada di provinsi lain.
“Kalau kita percaya dengan aspek geopolitik, maka idealnya masing-masing daerah, provinsi, kabupaten/kota memiliki dinamika lokal yang berbeda satu dengan yang lain,” kata Arief.
Ia tidak memungkiri fakta bahwa politik identitas di Pilkada DKI sedang menjadi simptom atau gejala gerakan politik di beberapa daerah seperti Kalimantan Barat, dan daerah-daerah lain.
“Tetapi, partai politik memiliki logikanya sendiri, kadang rasional kadang tidak rasional. Kadang seragam, kadang tidak seragam. Itulah mengapa misalnya, pada Pemilu 99, presidential system tidak dalam kendali PDIP kendati PDIP menang pemilu, demikian pula dengan pemilu 2004, meski Golkar menjadi pemegang kursi terbanyak, tapi Presidennya justru dari Demokrat,” tandasnya.
Membandingkan peta koalisi parpol antara Jakarta dengan daerah dinilai tidak setara, malah terkesan tidak nyambung.
“Membandingkan peta koalisi parpol antara Jakarta dan daerah, itu perbandingan apple to pear, bukan perbandingan apple to apple. Memang sebagian besar parpol menganut sistem koordinasi terpusat, tapi karena dinamika politik lokal memang berbeda dengan di Jakarta, maka seringkali tarik menarik kepentingan diantara parpol di daerah, akan berbeda dengan di Jakarta. Koalisi Gerindra-PKS-PAN mungkin sedang terbangun di DKI, tetapi belum tentu di daerah lain,” tegasnya.
Di DPRD Sulsel, Gerindra mengantongi 11 kursi disusul PAN 9 kursi dan PKS 6 kursi. Untuk maju calon gubernur dibutuhkan minimal dukungan 17 kursi.(*)
Comment