MAKASSAR, BERITA-SULSEL.COM – Banyaknya dorongan kepada akademisi untuk maju di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) turut mendapatkan perhatian dari Guru Besar Filsafat UIN Alauddin Makassar Prof. Dr. Mustari Mustafa M.Ag dan  Ketua Program studi (Prodi) Pendidikan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial (FIS) Universitas Negeri Makassar (UNM), Dr Muhammad Syukur MSi.

Prof. Dr. Mustari Mustafa menilai masyarakat membutuhkan pimpin alternatif yang bisa betul-betul bisa memajukan daerah dan akademisi adalah jawabannya.

“Masyarakat membutuhkan alternatif untuk memberikan mereka kemakmuran dan kesejahtraan. Sehingga, akademisi yang masuk ranah politik dianggap paling layak untuk itu,” jelas Prof. Dr. Mustari Mustafa.

Kata dia, akademisi memiliki bobot atau kualitas, baik secara formal sebagai seorang peneliti, atau punya jenjang pendidikan dengan banyak gelar.

Sehingga ia mendorong akademisi maju dalam pertarungan Pilkada. Mengingat kondisi saat ini politisi tidak banyak memberi kemakmuran pada masyarakat.

Jika saja, menurut Mustari, para pemimpin yang berlatar belakang politisi mampu menunjukkan kinerja dengan baik, membawa kemakmuran di masyarakat, ini bisa menjadi rumusan bahwa kepala daerah memang bidangnya politisi, akademisi tidak perlu terlibat.

Namun, menurutnya, pada kenyataannya kondisi yang terjadi adalah sebaliknya, banyak politisi yang menduduki jabatan kepala daerah tidak memberikan contoh itu. “Walaupun politisi sejak awal dikader dan mengalami proses politik, mulai dari berpartai,” jelasnya.

Tentu, terang Mustari, jika akademisi ini menjadi pemimpin mereka akan mengalami keterkejutan politik. Hal ini berbeda jika akademisi memiliki latar belakang politik. “Meskipun dengan membaca berbagai literatur mereka sudah bisa menguasai, tetapi dinamikanya tidak begitu dipahami,” jelasnya.

“Beberapa daerah yang dipimpin akademisi menunjukkan kondisi bahwa mereka happy menjalani kegiatannya karena mungkin mereka merekrut pasangannya dari kalangan politisi sehingga bisa saling melengkapi,” tambah Mustari.

Sehingga akan lebih menguntungkan lagi, jelas Mustari, jika akademisi ini memiliki profesi ganda sebagai politisi. “Saya tidak ingin menyebutkan figurnya tapi ada yang seperti itu,”terangnya.

Sementara  Dr Muhammad Syukur MSi menyatakan mendukung jika ada akademisi maju Pilkada. Menurutnya, sudah banyak tokoh pendidikan atau akademisi di Indonesia, termasuk di Sulsel sukses menjadi kepala daerah. Mereka mengaplikasikan ilmu dalam mengabdikan diri kepada masyarakat dan membangun daerahnya.

“Jika ada tokoh pendidikan atau akademisi mau maju di Pilkada, baik Pilwalkot maupun pemilihan Gubernur Sulsel, pasti saya dukung,” ujarnya.

Selama akademisi atau tokoh pendidikan tersebut menerapkan ilmunya untuk kemaslahatan masyarakat, jelas Muhammad Syukur dirinya akan selalu mendukung.

“Akademisi yang akan maju dipemilihan kepala daerah harus melakukan kerja nyata dengan turun langsung ditengah masyarakat dengan mengaplikasikan ilmu yang dimilikinya. Hal ini dilakukan guna menyakinkan masyarakat sebagai pemilih,”paparnya.

Menurutnya, Pilkada adalah ruangnya para politisi. Jika akadamesi yang akan ikut bertarung memiliki pengetahuan atau latar belakang politik, peluang untuk mendapatkan dukungan masyarakat akan semakin besar.

“Hal yang mencederai pesta demokrasi kita saat ini adanya permainan uang atau politik uang. Untuk itu, program yang baik harus didukung dengan figur mumpuni. Sebab, peran partai politik di Pilkada masih sangat besar. Sehingga, akademisi harus memiliki kemampuan lebih,” paparnya.

Beberapa nama akademisi plus politisi yang disebut-sebut akan bertarung di Pilakada seperti Nurdin Abdullah untuk Pilgub Sulsel. Sementara untuk Pilkada Kota Makassar ada nama Andi Mustaman, Endre Cecep Lantara dan Syamsu Niang(*)