GOWA, BERITA-SULSEL.COM – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menggelontorkan dana Rp120 miliar untuk melebarkan dua poros jalan yang ada di Kabupaten Gowa.

Bupati Gowa Adnan Purichta Ichsan mengatakan, dana Rp120 miliar itu masing-masing Rp70 miliar untuk pelebaran jalan provinsi di poros Malino dan Rp 50 miliar untuk pelebaran jalan nasional di poros Gowa Takalar.

“Pengerjaannya akan dilakukan tahun ini juga. Kita sudah berkoordinasi dengan balai besar jalan,”ungkapnya, Selasa (27/3/2018).

Dia menjelaskan, khusus untuk poros Gowa Takalar, akan dilakukan pelebaran 4 meter masing-masing dua meter samping kiri dan dua meter samping kanan jalan.

Pelebaran akan dimulai dari Kelurahan Kalaserena di perbatasan Gowa-Takalar sampai di Desa Panciro kecamatan Bajeng. Titik pasti panjang pengerjaan lanjutnya,  akan disesuaikan dengan hasil survei balai besar jalan. 

“Kalau dari Pallangga ke Bajeng jalannya sudah lebar. Mulai Panciro jalan sudah agak sempit jika dibanding volume kendaraan,”ujarnya.

Menurut Bupati termuda Indonesia timur itu, sebagai konsekuensi pelebaran, maka akan ada penebangan pohon. Meski demikian, pohon-pohon tersebut akan diganti. 

Selain itu, bangunan liar yang selama ini berdiri di roling jalan akan ditertibkan. “Masyarakat harus diberikan edukasi. Roling jalan memang tidak untuk bangunan liar. Sehingga kalau pemerintah membutuhkan, maka harus mengikuti aturan yang ada,”tandasnya. 

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Wilayah Makassar-Takalar Satker Balai Besar Pelaksana Jalan dan Jembatan (BBPJN) XIII, Malik menegaskan, pengerjaan dua jalan nasional itu sudah persiapan untuk proses lelang. 

Rencananya lelang akan dilakukan bulan depan. Lelang pertama untuk Jalan Poros Malino kemudian dilanjutkan untuk Jalan Poros Gowa ke Takalar.

“untuk Jl Poros Malino panjang jalan yang akan diperlebar sekitar 2,8 kilometer (Km). Sementara untuk Jl Poros Gowa Takalar sekitar 10 Km,”jelasnya.

Tidak hanya itu, kata malik pihaknya juga telah merencanakan tidak hanya pada pelebaran jalan saja. Tetapi, juga akan ada proses perbaikan. 

“Untuk anggaran langsung komunikasi dari pihak Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Kabupaten. Kita hanya mengetahui dan menjalankan proses pengerjaan,” kuncinya. (An).