MAKASSAR, BERITA-SULSEL.COM – Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Makassar mewacanakan pemberlakukan aturan lalu lintas Ganjil Genap. Wacana ini pun mendapatkan tanggapan dari legislator Maakssar Abdi Asmara.

Kata dia, aturan tersebut masih asing bagi warga kota makassar, sehingga diperlukan sosialisasi.

Menurut Abdi karakter masyarakat Makassar dengan Ibu Kota jakarta sangat berbeda, sehingga kata dia jika diberlakukan sistem tersebut namun tidak tersosialisasi dengan baik dan massif di masyarakat mqka dikhawatirkan akan menimbulkan masalah.

“Perlu dilakukan kajian lebih dalam terkait aturan tersebut,” ujarnya.

Jumlah kendaraan di kota Makassar kata dia cukup meningkat pesat, meski demikian tambahnya wacana tersebut boleh saja dilakukan, akan tetapi perlu dilakukan kajian.

”Kalaupun ada kajian ya perlu juga ada uji coba. Kan ada beberapa mekanisme yang harus dilaksanakan. Dan itu kan kalau di Makassar ada Perwali, kalau di Sulsel berarti Perppu,” tambahnya.

Legislator partai Demokrat ini meminta pemerintah juga tidak boleh sewenang-wenang memberlakukan tanpa melihat dampak yang akan ditimbulkan. Yang perlu, kata Abdi, bagaimana merekayasa lalu lintas sehingga titik kemacetan dan kepadatan itu bisa dibuatkan alternatif jalan, selain itu juga terkait jumlah personil dilapangan jika aturan tersebut diberlakukan.

“Mampu tidak mereka mengawasi dengan jumlah personel yang ada di lapangan. Nah makanya saya bilang sangat beda karakter masyarakat Sulsel dengan kota DKI. Mungkin fasilitasnya yang harus dilengkapi, SDM yang harus dilengkapi, dan harus bisa sosialisasi kan ke masyarakat,” harapnya.