Jasruddin menambahkan, berdasarkan data dari Kemenristekdikti, dari 3128 PTS yang ada di Indonesia, sekira 14 persen diantaranya berada dalam kondisi tidak sehat. Mereka tidak mampu membiayai operasional pendidikannya dan tidak mampu memberikan pelayanan sesuai dengan SNPT.

Melalui Peraturan Menristekdikti Nomor 3 Tahun 2018, jelas Prof Jasruddin, kemudian diperbaharui melalui Permenristekdikti Nomor 51 tahun 2018, Kemenristekdikti mendorong agar PTS yang berada di dalam naungan Yayasan melakukan penggabungan atau penyatuan agar pengelolaannya lebih efektif dan efisien.

“Seperti dalam dunia bisnis, salah satu upaya penyehatan korporasi adalah melalui merger dan akuisisi. Di dunia pendidikan tinggi kita juga menerapkan strategi yang sama agar PTS yang bergabung atau menyatu dapat lebih sehat dan lebih berkualitas”, tutur Jasruddin.

Prof Jasruddin menjelaskan, tindak lanjut dari arahan Presiden RI, Joko Widodo, Kemenristekdikti saat ini melakukan reformasi dan deregulasi di bidang layanan perizinan, dimana banyak peraturan yang selama ini menghambat perkembangan Perguruan Tinggi telah disederhanakan dan disesuaikan dengan kondisi real di masyarakat.

“Kebijakan dasar Kementerian saat ini adalah semua proses perizinan dipercepat, namun monitoring dan evaluasi yang diperketat”, tegas Jasruddin.

Prof Jasruddin menghimbau masyarakat untuk aktif menyampaikan informasi kepada Kemenristekdikti atau LLDIKTI apabila melihat PTS yang melakukan pelanggaran atau tidak memberikan pelayanan pendidikan sesuai dengan SNPT.