MAKASSAR, BERITA-SULSEL.COM – Fraksi Partai Gerindra dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) meminta pemerintah Kota Makassar melakukan evaluasi semua DKPD terkait menurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2018.

Hal ini disampaikan dalam rapat paripurna dengan agenda pandangan fraksi terhadap penjelasan walikota Ranperda Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2018, Sabtu 6 Juli 2019.

Juru bicara Fraksi Gerindra, Badaruddin Ophier menilai adanya penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terutama dari sektor retribusi daerah yang hanya mencapai sebesar 41,98 persen dari target sebesar Rp136,43 milyar lebih terealisasi hanya sebesar Rp57,27 milyar lebih.

“Sektor retribusi daerah yang hanya mencapai 41,98% dari target Rp136,43 milyar lebih terealisasi hanya Rp57,27 milyar lebih. Padahal dalam asumsi makro ekonomi pertumbuhan ekonom Kota Makassar cukup signifikan,” kata

Kata dia, belum maksimalnya realisasi belanja modal sebesar Rp953,10 milayar lebih sampai akhir tahun 2018 terealisasi Rp746 milyar lebih atau 78,36 persen.

“Kami mempertanyakan masih belum maksimalnya realisasi belanja modal ini, kita ketahui bersama belanja modal ini digunakan untuk menyediakan utilitas perkotaan,” tuturnya.

Juru bicara Fraksi PPP Fasruddin Rusli menghimbau kepada pemerintah Kota Makassar dalam merencanakan target pendapatan daerah itu betul-betul fokus dalam mengoptimalkan capaian target PAD.

“Kami juga melihat dari penurunan PAD ini berdampak pada menurunnya belanja modal yang secara komulatif sebesar Rp 953,10 Milyar lebih dan terealisasi hanya sebesar Rp746,83 Milyar lebih atau sebesar 78,36 persen,” kata anggota Komisi C DPRD Makassar itu.

Kata dia, persoalan ini harus menjadi perhatian Pemerintah Kota Makassar terkait sarana dan prasarana jalan, jembatan, saluran drainase serta pembangunan atau rehabilitasi gedung, sekolah, puskesmas dan pengadaan peralatan kantor pemerintah.