MAKASSAR, BERITA-SULSEL.COM — Komisi E DPRD Sulsel mempersoalkan anggaran penanganan virus Corona (Covid-19) yang ditangani Dinas Sosial (Sosial) Provinsi Sulsel.

Alokasi anggaran Covid-19 sebesar Rp900 juta diperuntukkan untuk pengadaan alat pelindung diri (APD) dianggap sebagai kekeliruan yang akan berdampak hukum nantinya.

Anggota Komisi E DPRD Sulsel, Andi Mangungsiri menyebutkan, pengadaan APD ada pada Dinas Kesehatan, bukan Dinas Sosial.

“Kami mau pertantayakan kok bisa Dinsos melakukan pengadaan APD. Proposal Dinsos hanya pengadaan sembako. Kita melakukan sesuatu bukan kewenangannya. Awalnya pengadaan untuk sembako namun berubah ke APD,” kata Andi Mangunsidi dalam rapat kerja membahas refocussing dan relokasi anggaran TA 2019, bersama Dinsos Sulsel di ruang rapat Komisi E lantai 7 gedung tower DPRD Sulsel, Senin, (18/5/2020).

Kepala Dinsos Sulsel, Agustinus Appang menjelaskan, pengadaan APD yang dilakukan pihaknya telah mendapat persetujuan dari Insoektorat Provinsi Sulsel.

“Sebelum kita eksekusi, diriview dulu oleh inspektorat, sehingga dari hasil review itu kami menganggap sudah disetujui. Kita juga harus membentengi diri, masa kita mau masuk ke masyarakat sedangkan kita tidak menggunakan APD,” jelas Agustinus saat ditemui setelah Rapat kerja bersama komisi E.

Kata Agustinus, pengadaan APD sebanyak enam item, yakni, hand manual sprayer atau alat semprot punggung, cairan disenfektan, masker, baju hazmat, sarung tangan, dan sepatu karet. (*)