MAKASSAR, BERITA-SULSEL.COM — Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memberikan jawaban komprehensif atas berbagai sorotan dan masukan dari seluruh fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Selatan.

Wakil Gubernur Sulsel, Fatmawati Rusdi, memimpin langsung penyampaian tanggapan tersebut dalam Rapat Paripurna yang berlangsung di Gedung DPRD Sulsel pada Jumat (6/11/2026).

Sebelumnya, berbagai fraksi menyampaikan pandangan umum terhadap Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang APBD Tahun Anggaran 2027. Oleh sebab itu, pemerintah daerah memberikan penjelasan secara rinci guna menyelaraskan arah kebijakan pembangunan ke depan.

Berkaitan dengan sektor pendapatan, Pemprov Sulsel menargetkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp6,826 triliun. Pemerintah daerah mengandalkan empat pilar pajak utama yang menyumbang sekitar 66,92 persen dari total PAD.

Keempat komponen tersebut mencakup Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB), serta Pajak Air Permukaan (PAP).

Selain itu, Fatmawati menjelaskan bahwa penetapan target pendapatan ini melalui pertimbangan matang atas realisasi tahun sebelumnya serta proyeksi pertumbuhan ekonomi makro. Pemprov juga mengoptimalkan tata kelola pajak melalui perluasan basis data, peningkatan kepatuhan wajib pajak, serta penerapan transaksi nontunai guna memperkuat kemandirian fiskal daerah.

Selanjutnya, mengenai alokasi belanja daerah, pemerintah merespons masukan terkait penundaan aturan mandatory spending batas maksimal belanja pegawai 30 persen dan infrastruktur minimal 40 persen oleh pemerintah pusat bersama DPR RI.

Kendati demikian, Pemprov Sulsel memastikan bahwa proporsi belanja tetap berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik serta produktivitas aparatur.

Di samping itu, alokasi anggaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi senilai Rp1,782 triliun pada RAPBD 2027 telah terdistribusi secara proporsional. Langkah ini bertujuan untuk mengurangi ketimpangan antarwilayah, menghubungkan sentra-sentra produksi pertanian, serta memperlancar konektivitas di seluruh kabupaten dan kota se-Sulawesi Selatan.

Menanggapi sektor prioritas, Pemprov Sulsel memfokuskan anggaran tahun 2027 pada delapan agenda utama. Agenda tersebut meliputi peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, penguatan ekonomi hijau dan biru, hilirisasi pertanian, transformasi digital, hingga peningkatan mitigasi bencana. Sektor pendidikan memperoleh alokasi sekitar Rp3,3 triliun lebih, sementara sektor kesehatan mendapatkan porsi sekitar Rp1 triliun lebih.

Pemerintah daerah berharap seluruh rangkaian pembahasan lanjutan bersama Badan Anggaran DPRD dapat berjalan konstruktif dan tepat waktu. Sinergi yang kuat antara eksekutif dan legislatif ini diyakini mampu mewujudkan kesejahteraan serta kualitas hidup masyarakat Sulawesi Selatan yang lebih baik.