MAKASSAR, BERITA-SULSEL.COM – Ketua Komisi B Bidang Prekonomian dan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daetah (DPRD) Kota Makassar, William Lauren mengatakan, pihaknya akan melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dinas Koperasi terkait masalah di Kanre Rong Karebosi.

“Sebentar jam 3 sore kami akan memanggil Dinas Koperasi untuk melakukan RDP,” ujarnya saat dikonfirmasi melalui via WhatsApp, Selasa, (15/9/2020).

Mantan Walikota Makassar, Ir. Moh Ramdhan Pomanto menegaskan, lapak Kanre Rong Ri Karebosi Makassar tak pernah disewakan, tapi diberikan kepada pedangan kaki lima secara gratis.

“Kita hadirkan Kanre Rong ini untuk mengakomodir PK 5 yang dulunya merusak pandangan kita,” jelas Danny Pomanto saat dihubungi.

Bahkan, kata Danny sapaan akrab dari Ramdhan Pomanto, saat dirinya masih memimpin Kota Makassar, pihaknya telah membuat Perda khusus terkait usaha Kanre Rong.

“Intinya, itu tidak disewakan. Itu gratis, itu Kanre Rong ada Perdanya,” tuturnya.

Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Makassar, Evi Aprialty mengatakan, jumlah lapak di Kanre Rong saat ini berkisar 220 unit.

“Tidak ada pemungutan biaya, yang ada cuma retribusi parkir. Sesuai isi Perdanya itu gratis,” jelas Evi via telepon.

Ia mengatakan sewa-menyewa lapak, itu dilakukan penguna lapak yang pertama atau orang yang namanya masuk dalam daftar waktu penyerahan pertama dari 3 Kecamatan yang pedagangnya direlokasi ke Kanre Rong. (*)