BONE, BERITA-SULSEL.COM – Kontroversi pinjaman daerah Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) senilai Rp300 miliar, terus bergulir. Jika sebelumnya penolakan telah digaungkan PMII melalui 2 kali unjuk rasa, juga RDPU yang diwarnai kericuhan di DPRD Bone, penolakan juga muncul dari fraksi Demokrat, melalui pernyataan sikap Kaharuddin.

Berbeda dengan Ketua Fraksi Nasdem, Lilo AK, pentolan Demokrat ini justru menolak jika dalam perjalanan nanti, Dinas Bina Marga dan Cipta Karya (BMCK) yang dulunya Dinas PUTR, tidak melaksanakan pembangunan jalan dan jembatan sesuai orinetasinya.

“Saya menolak dana PEN, tapi menolaknya apabila nanti dilaksanakan tidak pada orientasi yang benar. Saya tidak mau PU membangun seperti yang lalu-lalu, jalanannya hanya bertahan 6 bulan. Jika itu terjadi maka saya akan gunakan hak angket dan interpelasi kepada Dinas PU. Pembangunan dengan konstruksi beton, hot mix, itu saya setuju, tapi kalau berulang seperti yang lalu, saya menolak” jelas Kahar, saat RDPU di Ruang Paripurna DPRD Bone, Kamis (8/7/21) kemarin.

Dalam kesempatan itu, Kadis BMCK, Askar, mengungkapkan bahwa kondisi jalan rusak Kabupaten Bone saat ini mencapai 46% atau lebih 600 kilometer, sedangkan pinjaman dana PEN hanya mampu mengakomodir 6,90% atau sekitar 96,51 kilometer dan 4 titik jembatan dengan panjang keseluruhan 80 kilometer. (eka)