BONE, BERITA-SULSEL.COM – Mendapat penolakan dari mahasiswa dan Ketua Fraksi Nasdem, Andi Muhammad Salam, atau yang akrab disapa Lilo, Pemerintah Kabupaten Bone tetap kekeh meneruskan pinjaman daerah PEN dengan dalih menyelamatkan APBD tahun 2021 akibat kekurangan anggaran infrastruktur yang menjadi syarat Mandatory Spending.

Saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Kamis (8/7/21), kemarin, Lilo berkali-kali meminta pihak Pemkab membatalkan pinjaman karena dinilai akan menjadi beban pada pemerintahan selanjutnya. Seperti diketahui, Pemkab Bone telah mengajukan pinjaman daerah PEN sebesar Rp300 miliar dengan bunga 6,19% pertahun selama 8 tahun.

“Keliru kalau pinjaman ini sifatnya wajib, PEN ini bukan kebutuhan tapi keinginan, bagaimana kita ke depan dengan utang-utang yang harus dibayar ini. Keuangan mengatakan kita defisit, saya tanya Bappeda katanya akan ada program prioritas yang tidak terealisasi karena melihat kondisi keuangan kita yang tidak mampu”, kecam Lilo.

Menyikapi penolakan dan kecaman dari fraksi Nasdem, Kabid Anggaran BPKAD Bone, Andi Iqbal Walinono, kemudian menjelaskan secara rinci bagaimana pemerintah optimis mampu menyelesaikan pembayaran utang dengan bunga 6,19% pertahun tersebut.

“Kami mencermati untuk 2021, kita membayar bunga hanya sebesar Rp6,8 miliar, trend pertumbuhan 2020 melihat 7 tahun sebelumnya hanya sebesar 2% dari dana transfer, sekitar Rp30 miliar, apabila dicairkan di Agustus 2023 barulah kita bayarkan pokok hanya Rp33 miliar, 2024 pokoknya Rp50 milar dengan bunga hanya Rp15,3 miliar. Tahun 2025 hanya sebesar Rp12,1 miliar,  2026 hanya Rp9 miliar, 2027  hanya Rp5,8 miliar, tahun 2028 sebesar Rp2,7 miliar, dan tahun 2029 hanya Rp250 juta. Dengan pertumbuhan trend DAU,  yang diasumsikan 2 persen pertahun,  maka pertumbuhan Rp30 miliar pertahun, sehingga saya rasa kita mampu bayar pokok ditahun-tahun berikutnya”, jelas Iqbal.

Berbeda dengan Lilo, Ketua Komisi I DPRD Bone, Saipullah Latief Manyala, menegaskan kalau serangan pertanyaan mahasiswa dan Lilo soal PEN seharusnya memang tak mampu dijawab oleh OPD karena yang menilai layak tidaknya daerah mendapat pinjaman serta kemampuan daerah membayar bunga, itu telah dikaji oleh PT SMI, Kemenkeu dan Kemendagri.

“Saya kira disini para OPD tidak ada yang bisa menjawab, kalau ini jadi masalah dan beban APBD maka PT SMI dan Kementerian Keuangan dipertanyakan, bagaimana dasar pengkajiannya. Tidak bisa dipungkiri dari Rp300 miliar tentu tidak semua prioritas teman-teman terakomodir dalam PEN ini. Kita di DPRD hanya  sebatas mengetahui pengalokasian dengan nomenklatur kegiatan yang kemudian include dalam APBD dan yang kami pahami, PEN ini terbayarkan oleh DAU dan tidak bisa jadi Silpa” terang Saipullah.

Diketahui pinjaman PEN ini hanya menunggu penandatanganan MOU sebelum pencairan yang diperkirakan pada Agustus nanti. Pihak Pemkab telah mengikuti 3 kali Rapat Koordinasi Teknis Pemulihan Ekonomi Nasional (Rakortek PEN), namun terkendala Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) akibat Covid-19 saat akan tandatangani  MOU bulan ini di Jakarta. (eka)