MAKASSAR, BERITA-SULSEL.COM – Polemik soal 11 tuntutan pemerintah Kabupaten Luwu Timur (Lutim) ke PT Vale terus bergulir.

Wakil Presiden (Wapres) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Lumbung Informasi Rakyat (LIRA), Ryan Latief kembali angkat bicara. Pasalnya, divestasi saham PT Vale sudah pernah dibahas almarhum MT Husler.

“Tuntutan yang disampakan pak Budiman sebelumnya sudah pernah kami bahas bersama almarhum MT Husler. Almarhum memasukan dalam program utama saat pencalonannya di periode kedua yakni divestasi saham PT Vale sebesar 10%. Bahkan beliau sudah meminta dibuatkan draf susunan tim ahli,” jelas Ryan.

Kata Ryan, tim ahli yang disusun dari bidang Energi dan sumber Daya Alam (ESDA). Isi kajianya yakni membuat program skala prioritas pengembangan energi mulai dari hulu sampai hilir, melalui pola kemitraan baik antara pemerintah dengan pemerintah atau antara pemerintah dengan dunia usaha.

Selain itu, jelas Ryan, Pemda nantinya melakukan kajian mengenai landasan hukum keterlibatan pemerintah melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam membangun industri hulu di wilayah kabupaten Luwu Timur.

Setelah itu, Pemda melakukan koordinasi, pertukaran informasi dan menjajaki kerjasama antara pemerintah Kabupaten Luwu Timur, pihak swasta dan pemerintah baik Provinsi maupun pusat untuk mempercepat pemanfaatan sumber daya alam untuk kemakmuran rakyat.

“Tak hanya itu, Pemda akan melakukan koordinasi dan pertukaran informasi, baik ke pihak swasta yakni PT Vale Indonesia maupun pemerintah provinsi dan pusat. Hal ini mengenai pembelian saham PT Vale Indonesia oleh PT Inalum sebesar 20%,” jelasnya.

Selain itu, Pemda mengumpulkan informasi, melakukan klarifikasi dan loby memgenai kemungkinan diberikannya porsi saham yang proporsional dari pemerintah pusat melalui Inalum ke pemerintah kabupaten Luwu Timur.

Tak hanya itu, jelas Ryan, Berkoordinasi dan mengumpulkan informasi baik dari PT. Vale Indonesia, Tbk maupun pemerintah provinsi dan pemerintah pusat mengenai peluang BUMD kabupaten Luwu Timur untuk mendapatkan porsi sebagai pengelola sebagian wilayah Kontrak Karya (KK) PT Vale Indonesia (yang telah dilepaskan) yang masih bernilai ekonomis untuk dikelola oleh BUMD.

Selain itu, terang Rya, melakukan kajian hukum mengenai kemungkinan perpanjangan IUPK 2 X 10 tahun PT Vale Indonesia dan merekomendasikan opsi yang akan dilakukan pemerintah kabupaten untuk mendapatkan saham sekitar 11% yang akan dilepas PT Vale saat status KK-nya berubah menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) di tahun 2025.

Kata Ryan, kajian diatas sudah diketahui almarhum MT Husler jadi bukan hal baru, sehingga dibutuhkan persatuan seluruh komponen anak bangsa Wija to Luwu bersinergi termasuk menggandeng PT Vale Indonesia.

“Saya yakin PT Vale yang paling taat aturan di banding perusahaan asing yang ada di Indonesia. Pemerintahan Luwu Timur harus mampu menciptakan iklim investasi yang bersahabat dan profesional. Hal in bertujuan agar investasi di Luwu Timur tepat guna dan mencapai target mensejahterakan masyarakat,” terangnya.

Kata dia, apa yang dilakukan Bupati Luwu Timur Wajib didukung. “Kika juga wajib melakukan monitoring agar program pemerintah berjalan dengan baik,” paparnya.