BONE, BERITA-SULSEL.COM – DPRD Bone mendesak Pemkab Bone mengaktifkan kembali belasan ribu peserta BPJS Kesehatan. Sehingga, Universal health Coverage (UHC) atau cakupan pelayanan kesehatan di Bone bisa terwujud.

Hal itu, menjadi pokok bahasan dalam rapat gabungan Komisi I dan IV DPRD Bone di ruang Banggar, Senin (7/3). Terkait polemik penonaktifan puluhan ribu peserta BPJS Kesehatan di Kabupaten Bone.

Anggota Komisi I H. Kaharuddin mengatakan, polemik ini belum-diketahui secara pasti penyebabnya. Termasuk, siapa yang bertanggungjawab atas penonaktifan belasan ribu kartu BPJS Kesehatan milik warga Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBD.

“Ada 11 ribu lebih BPJS Kesehatan yang dinonaktifkan tanpa tahu sebabnya. Mirisnya, banyak warga yang ingin berobat jadi tidak bisa karena tertolak,” ungkapnya.

Kaharuddin menambahkan, jika penonaktifan merupakan dampak dari upaya verifikasi dan validasi data, harusnya ada penyampaian ke masyarakat.

“Kalau sudah begini apa solusinya untuk masyarakat, karena ada kabar, jika masyarakat ini-disuruh sakit dulu untuk mengaktifkan BPJS-nya. Hati nurani kita di mana, kita duduk di sini karena-dipilih-masyarakat. Jadi, saya ingin tegaskan kalau kita tidak memperjuangkan ini, maka bencong kita semua,” tambah dengan nada tinggi.

Sementara itu, Rangga, anggota Komisi IV justru meminta agar persoalan tersebut tidak hanya sebatas-dibahas dan berputar pada persoalan data. Namun, harus di buatkan komitmen bersama untuk mendorong agar capaian UHC di Bone bisa terealisasi.

“Seakan-akan tidak ada masalah lain di Bone. Kita ini, hanya butuh komitmen pimpinan dan rekan-rekan. Kalau Bone UHC selesai perkara dan kita fokus ke persoalan lain lagi. Karena, kita sudah berapa kali rapat terkait ini, namun tidak ada kesimpulan,” tegasnya.

Pada kesempatan yang sama wakil ketua komisi IV Muh. Salam menambahkan, ia sepakat mendorong Bone mencapai cakupan UHC.

“Tapi, sekarang ini ada masyarakat yang terpaksa keluar dari Rumah Sakit karena BPJS-nya tidak aktif. Juga, ada beberapa usulan menunggu dari bulan Agustus 2021, tidak di lanjutkan. Jadi melalui kesempatan ini, kami minta agar Dinas Kesehatan melanjutkan itu,” tambah Salam.(*)