Dalami Penyimpang Administrasi Tambang di Lutim, BPPH PP Sulsel Bentuk Tim Advokasi

MAKASSAR, BERITA-SULSEL.COM – Pengurus Wilayah Badan Penyuluhan dan Pembelaan Hukum Pemuda Pancasila (BPPH PP) Sulawesi Selatan membentuk tim advokasi untuk mendalami penyimpangan data atau administrasi izin pertambangan di Kabupaten Luwu Timur.

Hal ini disampaikan Sekretaris BPPH PP Sulawesi Selatan, Hari Ananda Gani SH melalui rilisnya, Jumat, 8 Juli 2022. Kata dia, perusahaan tambang yang memiliki IUP biji besi laterit, namun memproduksi nikel.


“Hal ini harus kita ditertibkan, pemerintah pusat tidak lagi peduli akan hal ini. Dari tahun ke tahun, perusahaan tersebut terus telah merugikan negara,” ujarnya.

“Kehadiran kami sebagai Pengurus Wilayah BPPH PP sulsel untuk mendalami data-data yang menyimpang. Perusahaan tersebut kami yakini sudah lama berproduksi dan beraktivitas di Malili Kabupaten Luwu Timur dan mengirim nikel ke Kabupaten Bantaeng,” tambahnya.

Bayangkan saja, jelas Hari, mereka memproduksi nikel sedangkan IUP yang dimiliki adalah biji besi laterit. Mereka membayar royalti dan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) ke negara dengan memakai nilai komoditas biji besi laterit. Sedangkan produksi mereka adalah nikel.

“Setelah lebaran Idul Adha akan kami undang seluruh organ-organ yang mau berpartisipasi masuk dalam barisan koalisi kami. Hal ini bertujuan mengungkap jaringan mafia yang selama ini terskema dengan rapi,” ujarnya.

“Seluruh koalisi tersebut nantinya membawa data yang kami peroleh di Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) di Jakarta. Kami duga diantara pemegang saham perusahaan tersebut, pasti ada yang bermain mata dengan oknum yang berkompeten sehingga pengiriman produksi tersebut dapat berjalan mulus,” terangnya.

“Mustahil perusahaan asing tersebut dapat melakukan aktivitas tambang di Luwu Timur secara terus menerus jika tidak ada oknum yang backingi. Tentu kami akan bongkar ini semua,” tegasnya.

 

Comment