MAKASSAR, BERITA-SULSEL.COM – Komite Jaringan Aktivis Mahasiswa (KEJAM) mendesak Dinas Lingkungan Hidup (LHD) dan Komisi D DPRD Sulawesi Selatan (Sulsel) untuk mencabut izin usaha pertambangan (IPU) PT Panca Digital Solution.

Jenderal lapangan, Komite Jaringan Aktivis Mahasiswa, Azhari Hamid mengatakan, pencemaran lingkungan di Pesisir Lampia, Desa Harapan Wilayah, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan sudah sangat mengkuatirkan.

Kata dia, hadirnya penambangan yang dilakukan Panca Digital Solution atau PDS mengakibatkan pencemaran dan kerusakan ekosistem lingkungan yang sangat merugikan masyarakat setempat, khususnya para nelayan yang mencari nafkah di seputaran pesisir pantai laut Lampia .

“Untuk itu, kami mendesak Dinas Lingkungan Hidup Sulsel mencabut IUP PT Panca Digital Solution. Perusahaan ini telah melanggar Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 pasal 1 angka 14 tentang perlindungan dan penglolaan lingkungan hidup,” ujarnya saat melakukan aksi demo di depan Kantor DPRD Sulsel, Jalan Urip Sumoharjo, Kota Makassar, Senin (15/08/2022).

“Kami juga pemerintah Kabupaten Luwu Timur segera menindaklanjuti apa yang telah terjadi di Desa Harapan Wilayah, pesisir Lampia yang terkena dampak pencemaran lingkungan saat ini,” tambahnya.

Azhari juga meminta pemerintah tidak menutup mata mengenai masalah tersebut. “Pertambangan ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Sangat jelas amanat dari Undang-undang Tentang Perlindungan dan Penglolaan Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 53 dan 54, untuk melakukan restorasi dan rehabilisasi terhadap lingkungan. Apabila tetap melakukan pembiaran merupakan bagian dari tindak pidana,” terangnya.

Azhari menegaskan, PT Panca Digital Solution memiliki izin laterial besi, namun mengirim ore nikel ke Kabupaten Bantaeng. “Parahnya lagi, pelanggaran tersebut dilakukan sejak tahun 2019 sampai sekarang. Sudah jelas PT PDS melanggar tindak pidana yang berujung merugikan negara. Apa yang dilakukan PT PDS tidak sesuai IUP,” tegasnya.

Azhari juga mendesak Komisi DPRD Sulsel melaksanakan rapat dengar pendapat bersama PT Panca Digital Solution dan masyarakat Desa Harapan Kabupaten Luwu Timur.

“Jika tuntutan ini tak indahkan, kami akan terus mengawal kasus pengrusakan lingkungan ini dengan cara aksi demonstrasi besar-besaran sampai tuntas,” tegasnya. (*)