BONE, BERITA-SULSEL.COM – Covid 19 telah melandai, seiring dana insentif sejumlah tenaga medis Covid 19 di Kabupaten Bone yang tak kunjung di bayarkan. Dari informasi salah seorang tenaga medis di RSUD Tenriawaru Bone, diketahui insentif tersebut belum dibayarkan sejak 2021 lalu.

“Kenapa insentif tenaga medis Covid di Rumah Sakit Tenriawaru belum cair sedangkan Puskesmas dan Rumah Sakit Pancaitana sudah cair tahun lalu”, tanya seorang narasumber yang enggan diketahui identitasnya.

Menanggapi itu, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bone, Najamuddin, menjelaskan melalui sambungan telepon, Kamis (13/10/22), malam, bahwa saat ini pihaknya tidak berani membayarkan insentif tersebut jika tidak ada yang merekomendasikan karena telah diberi peringatan oleh BPK.

“Saya sudah koordinasi dengan BPK tadi, katanya kalau dibayarkan pasti jadi temuan, jadi kami tidak berani bayarkan, kecuali ada yang merekomendasikan, DPRD misalnya”, jelas Najamuddin.

Ditambahkan bahwa dari awal ini keterlambatan pihak Dinkes dan RSUD Tenriawaru mengajukan permintaan pencairan, harusnya sejak akhir tahun 2021 lalu sudah masukkan permintaan agar bisa dianggarkan karena yang belum terbayar insentif sejak 2021 lalu.

“Rumah sakit itu kan BLUD, kenapa bukan mereka saja yang bayarkan. Kalau minta dari BTT, itu sudah tidak ada dananya, sudah dipakai untuk atasi inflasi, tapi nantilah dilihat. Harus disampaikan dulu ke Bupati, baru tanyakan ke DPRD, apakah mereka bisa bantu atau tidak”, lanjutnya.

Meskipun masih memungkinkan untuk dibayarkan, Najamuddin tidak berani memberi janji. Pihaknya masih menunggu hasil reviu dari inspektorat yang baru akan disampaikan pekan depan.

“Mungkin minggu depan baru disampaikan hasil reviunya oleh inspektorat. Kalau ada yang mau laporkan, silahkan, kalau polisi suruh bayarkan, ya kami bayarkan, asalkan polisi yang menjamin tidak berhadapan dengan hukum nanti”, tambahnya.

Insentif yang harus dibayarkan memang tak sedikit. Dari pernyataan Sekertaris BPKAD, Andi Hasanuddin, diketahui bahwa insentif yang diminta Dinas Kesehatan dan RSUD Tenriawaru untuk dibayarkan mencapai angka milyaran.

“Kalau harap BTT tidak mungkin, sudah habis uangnya, dan yang mau dibayarkan itu tidak sedikit, sekitar 8 milyar”, ujarnya singkat (eka).