MAKASSAR, BERITA-SULSEL.COM – Badan Kepegawaian Negara membatalkan pemberian pesiun PNS Dr Abdul Hayat. Pembatalan tersebut terlampir melalui surat yang ditandatangani Kepala Badan Kepegawaian Negara Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian, Aris Windiyanto.

Melalui surat dengan nomor 4586/B-MP.02.03/SD/D/2023 tentang Pembatalan Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Pemberian Pensiun PNS atas nama Dr. Abdul Hayat , M.Si NIP. 196504051990101002 ini menyampaikan empat point penting.

Pertama, Berdasarkan Surat Keputusan Presiden RI Nomor 142/TPA Tahun 2022 tanggal 30 November 2022 tentang Pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang menetapkan memberhentikan dengan hormat Sdr. Dr. Abdul Hayat, M.Si NIP. 196504051990101002 dari jabatannya sebagai Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;

Kedua, Berdasarkan Putusan Perkara Nomor : 12/G/2023/PTUN.JKT tanggal 9 Januari 2023 yang salah satu Amar Putusan adalah Menyatakan batal Keputusan Presiden RI Nomor : 142/TPA Tahun 2022 tanggal 30 November 2022 tentang Pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan a.n. Dr. Abdul
Hayat, M.Si NIP. 196504051990101002;

Ketiga, berdasarkan surat usul Pensiun Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tanggal 27 April 2022, atas nama sdr. Dr. ABDUL HAYAT, M.Si NIP. 196504051990101002 Jabatan ANALIS PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR, telah ditetapkan Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: PD-27300000008 tanggal 28 April 2023 tentang Pemberhentian dengan Hormat sebagai PNS dengan Hak Pensiun TMT. 01-05-2023;

Keempat, Selanjutnya Presiden Republik Indonesia melalui Pengacara Negara pada tanggal 2 Mei 2023 melakukan permohonan upaya banding terhadap keputusan PTUN Nomor 12/G/2023/PTUN.JKT tanggal 9 Januari 2023.

Berkenaan dengan hal tersebut dapat kami sampaikan bahwa terhadap perkara yang sedang berproses banding dalam proses peradilan dan belum mempunyai kekuatan hukum tetap, maka usul pensiun terhadap PNS tersebut kami kembalikan dengan alasan Tidak Memenuhi Syarat sampai adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum
tetap.

Atas dasar hal tersebut, Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil Nomor: PD-27300000008 tanggal 28 April 2023 a.n. Dr. ABDUL HAYAT, M.Si NIP. 196504051990101002 kami batalkan dan dinyatakan tidak berlaku

Menyikapi surat tersebut Kuasa Hukum Dr Abdul Hayat, Yusuf Gunco berharap pejabat Gubernur Sulsel menerima putusan hukum terkait status dan jabatan kliennya.

“Sangat bijaksana jika Pj Gubernur Sulsel menerima kembali pak Abdul Hayat untuk kembali menjabat sebagai sekretaris pemerintah provinsi Sulawesi Selatan atau Sekprov hingga masa jabatannya selesai,” ujarnya.

Kata Yugo, data dari Badan Kepegawaian Negara (BKN), Abdul Hayat masih ASN dengan jabatan Sekretaris Provinsi Sulsel.

Sebelumnya, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Jakarta pada hari Rabu, 27 September 2023 juga mengeluarkan putusan banding yang memperkuat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta Nomor: 12/G/2023.PTUN.JKT tertanggl 17 April 2023. Isinya membatalkan keputusan presiden tentang pemberhentian Abdul Hayat Gani dari jabatan Sekprov Sulsel. (*)