BONE, BERITA-SULSEL.COM— Tahun politik selalunya jadi tahun sibuk bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) karena harus melayani warga dari berbagai daerah guna memudahkan mereka menggunakan hak pilih saat pemilu.

Kerap jadi bulan-bulanan warga yang mengeluhkan pelayanan serta keterbatasan blangko, Kepala Disdukcapil, Andi Saharuddin, akhirnya buka suara. Saat lakukan konferensi pers, Senin (29/7/24), Saharuddin mengatakan ada beberapa kendala yang membuat Disdukcapil tak mampu beri pelayanan maksimal.

“Warga selalu protes kenapa datang duluan tapi lain yang dilayani, nah ini kami sudah ada solusinya, dalam satu atau dua bulan kedepan kita sudah akan gunakan sistem antrian berbasis digital. Disisi lain adalah percetakan kita karena yang ada mesin cetak tua, alhamdulillah sudah ada angin segar tahun ini pengadaan satu mesin cetak,” beber Saharuddin.

Kendala lain adalah alat perekaman yang hanya tersedia di kantor Disdukcapil. Saharuddin mengaku sudah mengusulkan anggaran untuk 4 alat perekaman pada anggaran pokok 2023, namun tidak terealisasi.

“Kalau memang tidak bisa diadakan untuk 27 kecamatan, cukuplah 4 titik, ada di Selatan, Utara, Barat dan satu di Mall Pelayanan Publik,” ujarnya.

Padahal, alat perekaman yang diminta Disdukcapil hanya membutuhkan anggaran sekitar Rp500 juta untuk 4 titik penempatan. Namun sayang tak kunjung dianggarkan. Tahun ini yang dianggarkan hanya satu unit mesin cetak KTP senilai Rp60 juta, sementara untuk kebutuhan tinta saja, Disdukcapil butuh anggaran sekitar 1 miliar setiap tahunnya.

Mantan Ketua Komisi I DPRD Bone, Saipullah Latif, mengaku sempat membahas anggaran untuk Disdukcapil pada pembahasan APBD pokok 2023 lalu. Namun Saipullah menyayangkan Disdukcapil tidak memasukkan anggaran yang dibutuhkan dalam dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).

“Kenapa mereka (Disdukcapil, red) tidak masukkan memang dalam RKA. Tapi itu kan sebenarnya tentatifji, masih bisa dianggarkan karena itu kan dibanggar kadang ada yang sampaikan sebagai bentuk aspirasi,” terang Saipullah.

Saipullah berharap anggota DPRD yang ada sekarang mau memanggil Disdukcapil untuk evaluasi. Disayangkan Saipullah, Pemkab Bone hanya melibatkan DPRD ketika perencanaan anggaran, tapi ketika sudah mau ditetapkan, DPRD tidak lagi dilibatkan.

“Ini sebenarnya yang selalu saya protes karena kalau perencanaan kita diperlihatkan itu anggarannya untuk pengadaan apa saja, tapi ketika sudah mau ditetapkan, kita tidak terlibat lagi. Herannya, kadang ada pengadaan, mobil dinas misalnya, tidak masuk dalam perencanaan tapi tiba-tiba ada ketika penetapan,” tutur Saipullah.

Bagaimanapun, Saipullah mengaku sudah mengawal dengan baik permintaan anggaran sesuai kebutuhan Disdukcapil. Kalaupun tidak terealisasi, itu karena TAPD yang tentukan apakah ada anggaran untuk itu atau tidak.

“Kan kembali lagi ke TAPD, ada tidak anggarannya mereka, tapi memang TAPD tidak becus,” geramnya.

Kendala terakhir yang sering dihadapi Disdukcapil adalah ketersediaan blangko KTP. Saat ini masih ada sekitar 7 ribuan stok blangko yang tersedia. Sementara terkait pelayanan SDM Disdukcapil, Saharuddin mengaku terus berusaha untuk berbenah. (eka)