BerAmal Ingin Turunkan Status Jalan, Pengamat Pemerintahan Yusdianto: Rasional

BerAmal Ingin Turunkan Status Jalan, Pengamat Pemerintahan Yusdianto: Rasional

BONE, BERITA-SULSEL.COM – Debat Pilkada Kedua yang digelar Senin (11/11/24) malam, oleh KPUD Bone, masih terus menjadi perbincangan hangat publik. Diantaranya tentang keinginan paslon nomor urut 3 BerAmal, Andi Asman Sulaiman dan Andi Akmal Pasluddin untuk menurunkan status jalan kabupaten menjadi jalan desa.

Dihubungi melalui telepon WhatsApp, pengamat pemerintahan Unila, Dr. Yusdianto, menyebut program tersebut rasional dan secara regulasi dibolehkan. Namun, penurunan status jalan kabupaten menjadi jalan desa, kata Yusdianto, butuh kajian dan pertimbangan.


“Status jalan itu ada dua, bisa upgrade dan downgrade. Perlu diperhatikan bahwa semua harus rasional dan masuk akal, disesuaikan dengan kemampuan anggaran,” terang Yusdianto.

Alih status jalan bisa dari jalan kabupaten menjadi jalan provinsi yang disebut upgrade status jalan, sebaliknya bisa juga status jalan provinsi turun menjadi jalan kabupaten. Secara regulasi perubahan status itu harus mendapat persetujuan DPRD dan akan direviu oleh pemerintah provinsi.

“Kalau memang akan di downgrade kira-kira apakah desa punya kemampuan untuk itu. Harus dipertimbangkan regulasinya, kemampuan anggaran dan kemampuan desa karena infrastruktur jalan itu butuh dana yang besar. Kecuali misalnya di desa itu ada potensi tambang dan desanya punya penghasilan sendiri,” tambahnya.

Kabid Jalan DBMCKTR, Khomeini, menjelaskan bahwa di Kabupaten Bone, beberapa ruas jalan yang di downgrade diantaranya jalan di Kecamatan Ulaweng, daerah Sumpallabbu. Selain itu ada juga jalan di Sungai Brantas Kelurahan Cellu Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone.

“Sumpanglabbu itu jalan nasional tapi turun jadi kewenangan kabupaten, panjangnya sekitar 17 kilometer yang diperbaiki. Ada juga jalan sungai brantas, dulunya jalan kabupaten, lalu diambil alih pusat tapi sekarang dikembalikan lagi jadi kewenangan kabupaten,” jelas Khomeini.

Dikutip dari media Kompas.com, Presiden Jokowi pada Januari lalu menyampaikan bahwa pemerintah telah menggelontorkan dana 539 triliun sejak 2015 lalu untuk 74.800 desa se Indonesia. Dari dana tersebut telah dibangun 350.000 kilometer jalan desa.

“Jalan tol enggak ada apa-apanya, hanya 2.040 kilometer, jalan desa 350.000 kilometer karena kita memiliki 74.800 desa di seluruh Tanah Air ini. Kalau 1 desa saja 5 kilometer, berarti kali 75 berarti sudah 350.000 kilometer jalan desa,” papar Jokowi. (eka)

Comment