MAKASSAR, BERITA-SULSEL.COM – Penyerobotan aset milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) kembali di sorot.
Kali ini, sorotan tajam datang dari Wakil Ketua Komisi A DPRD Sulsel, Mizar Roem, yang mengungkap dugaan penyerobotan lahan seluas tujuh hektare di Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap).
Menurut Mizar, lahan tersebut diduga kuat telah dikuasai oleh pihak-pihak yang tidak berhak dan dimanfaatkan secara pribadi selama bertahun-tahun. Bahkan, ia menyebut sebagian lahan telah dijadikan sawah dan ada pula yang disewakan secara ilegal.
“Ini bukan lagi isu kecil. Lahan milik Pemprov diserobot, dimanfaatkan, bahkan menghasilkan uang bagi oknum. Ini bentuk pembiaran yang tidak boleh dibiarkan berlarut,” tegas legislator Partai NasDem itu, Senin (2/6).
Mizar mendesak Biro Hukum Sekretariat Daerah Sulsel untuk segera mengambil langkah hukum. Ia mendorong agar penyerobotan ini dilaporkan ke kepolisian dan pelakunya diproses secara tegas.
Lebih jauh, ia juga meminta Bidang Aset dan Biro Hukum Pemprov untuk melakukan pendataan menyeluruh terhadap aset-aset milik daerah yang berpotensi mengalami nasib serupa.
“Kalau lahan ini bisa disewakan oleh oknum, artinya ada potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang hilang. Ini bukan sekadar pelanggaran hukum, tapi juga kerugian fiskal bagi pemerintah,” jelasnya.
Mizar juga mengingatkan agar tidak ada keterlibatan ‘orang dalam’ dari lingkup Pemprov dalam praktik penyerobotan tersebut. Ia menegaskan bahwa semua pihak wajib menjaga aset negara, dan keterlibatan aparatur justru akan memperparah situasi.
“Kalau sampai ada aparat pemerintah yang main belakang, itu lebih berbahaya. Kita harus pastikan pengawasan internal juga berjalan,” ujarnya.
Sebagai solusi, Mizar mendorong kolaborasi lintas pemerintahan. Ia menyarankan agar Pemprov Sulsel melibatkan pemerintah kabupaten dalam upaya pengamanan dan pengelolaan kembali aset-aset yang diserobot.
“Pemerintah kabupaten bisa jadi mitra penting dalam penataan kembali aset daerah. Ini demi pembangunan yang berkelanjutan dan kepentingan rakyat,” tutupnya.
Isu ini diperkirakan bakal menjadi perhatian serius di DPRD Sulsel dalam waktu dekat, seiring komitmen legislatif untuk memperkuat pengawasan terhadap pengelolaan aset negara di daerah.
Comment