MAKASSAR, BERITA-SULSEL.COM – Rencana relokasi pedagang Pasar Terong ke dalam gedung lama menemui hambatan serius. Pedagang, khususnya yang berdagang di Jalan Sawi, tetap menolak pindah meskipun fasilitas sudah disiapkan.

Anggota Komisi B DPRD Kota Makassar, Umiyati, saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) pada awal Agustus 2025 mengungkapkan bahwa penolakan ini bukan karena tempat yang tidak layak, melainkan karena keengganan dan kekhawatiran pedagang akan penurunan pendapatan.

“Kami temukan masih banyak yang belum mau masuk. Padahal, lokasi di dalam pasar sudah dibersihkan, aman, dan layak untuk berdagang. Bahkan, iuran tempat sudah digratiskan selama tiga bulan,” ungkap Umiyati.

Pemerintah Beri Batas Waktu Relokasi

Umiyati menyayangkan sikap pedagang yang bersikeras bertahan di luar pasar, padahal pemerintah telah menyediakan fasilitas dan jaminan keamanan. Ia khawatir para pedagang akan kebingungan saat Dinas terkait mulai melakukan pembersihan besar-besaran.

Menurut Umiyati, hasil sidak membuktikan bahwa tempat relokasi sudah cukup layak, meskipun beberapa bagian masih butuh perbaikan oleh Dinas PU. “Tentu ada bangunan yang perlu perbaikan karena sudah lama tidak dipakai. Tapi sudah ada anggaran untuk pembenahan. Yang penting, pedagang bisa masuk dulu agar proses revitalisasi kanal dan kawasan pasar tidak terganggu,” jelasnya.

Pemerintah melalui PD Pasar memberi batas waktu relokasi hingga akhir Agustus 2025. Namun, hingga pertengahan bulan, belum ada pedagang yang resmi pindah.

“Dua minggu lagi batas waktunya. Mau tidak mau, mereka harus masuk. Karena proyek pembangunan kanal akan terganggu jika mereka tetap berjualan di luar,” kata Umiyati.

DPRD Tawarkan Solusi Insentif

Untuk memicu pedagang lain agar mau pindah, Umiyati mengatakan bahwa solusi realistis yang diupayakan saat ini adalah mendorong beberapa pedagang untuk pindah terlebih dahulu. “Kalau sudah ada satu dua yang masuk, biasanya yang lain ikut. Ini yang akan kita dorong,” ujarnya.

Selain itu, Komisi B juga mengusulkan pemberian asuransi bagi pedagang yang bersedia pindah. Menurut Umiyati, langkah ini bisa menjadi insentif tambahan agar mereka merasa lebih aman. “Saya pribadi mengusulkan agar mereka yang masuk diasuransikan, supaya ada jaminan atas aktivitas jual-beli mereka,” pungkasnya.

Terkait teknis penyewaan lapak dan pembagian kios, Umiyati menyerahkan sepenuhnya kepada PD Pasar. Ia menegaskan bahwa peran DPRD hanya untuk memastikan relokasi berjalan secara manusiawi, aman, dan tidak menimbulkan konflik.

“Dewan hanya ingin memastikan bahwa tempatnya layak, aman, dan tidak merugikan pedagang. Kami akan terus mengawal proses ini sampai selesai,” tutupnya.