MAKASSAR, BERITA-SULSEL.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) menegaskan komitmennya untuk mendukung langkah-langkah pencegahan korupsi dan memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Penegasan ini disampaikan langsung oleh Ketua DPRD Sulsel, Andi Rachmatika Dewi, dalam Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pemerintah Provinsi Sulsel pada Rabu (15/10).

Rachmatika menyampaikan apresiasi atas inisiatif KPK yang konsisten mendorong reformasi birokrasi dan pencegahan praktik korupsi di tingkat daerah.

“Atas nama lembaga DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, mengucapkan apresiasi yang tinggi kepada KPK atas inisiatif dan perhatian yang konsisten dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel di daerah, khususnya di Sulawesi Selatan,” ujar Andi Rachmatika Dewi.

Menurutnya, DPRD tidak hanya menjalankan fungsi formal legislasi, anggaran, dan pengawasan, tetapi juga memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga etika dan kejujuran dalam sistem pemerintahan.

“Fungsi pengawasan dan anggaran tidak hanya dimaknai sebagai proses formal politik, tetapi juga sebagai wujud pengabdian terhadap nilai-nilai etika dan kejujuran dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah,” imbuhnya.

Ia menekankan bahwa kolaborasi antara legislatif, eksekutif, dan aparat penegak hukum harus tetap menjunjung tinggi fungsi pengawasan yang merupakan hak dan kewenangan DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat.

DPRD Sulsel berkomitmen untuk:

• Mendukung penuh langkah-langkah pencegahan dan pemberantasan korupsi.
• Membangun sinergi konstruktif dengan eksekutif dan aparat penegak hukum, tanpa mengurangi fungsi kontrol DPRD.
• Meningkatkan kapasitas dan integritas kelembagaan dalam menjalankan peran check and balance.

Rachmatika berharap forum koordinasi ini menghasilkan langkah konkret untuk memperkuat sistem dan memperbaiki tata kelola pemerintahan.

“Semoga forum ini tidak hanya menjadi ruang dialog, tetapi juga langkah nyata dalam memperkuat sistem, memperbaiki tata kelola, dan mewujudkan pemerintahan daerah yang bersih, transparan, serta berorientasi pada kepentingan rakyat,” pungkasnya.