MAKASSAR, BERITA-SULSEL.COM – Fraksi Mulia Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar menemui Wali Kota Munafri Arifuddin (Appi) untuk mencari solusi pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Paotere yang mandek bertahun-tahun karena terganjal status aset milik PT Pelindo.

Pertemuan yang berlangsung di Balai Kota Makassar pada Selasa (18/11) ini diterima langsung oleh Wali Kota Appi bersama Wakil Wali Kota, Aliyah Mustika Ilham.

Dua legislator Fraksi Mulia dari Partai Demokrat, Ray Suryadi Arsyad dan Tri Sulkarnain, menyampaikan laporan kondisi lapangan dan hambatan kebijakan yang membelit TPI Paotere.

Aset Pelindo, PAD Tetap Jalan

Ray Suryadi Arsyad menjelaskan bahwa pembangunan maupun rehabilitasi fasilitas TPI Paotere tidak dapat dilakukan karena asetnya sepenuhnya masih dimiliki oleh Pelindo.

“Kami membahas persoalan Tempat Pelelangan Ikan Paotere ini sama sekali tidak bisa dilakukan perbaikan apalagi pembangunan, karena asetnya itu masih sepenuhnya dimiliki oleh Pelindo,” tegas Ray.

Ia mengungkapkan, meskipun fasilitasnya tidak layak—pedagang “hujan kehujanan, panas kepanasan”—TPI Paotere tetap memberikan kontribusi signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Ini salah satu PAD yang sifatnya optimal dan konsisten setiap tahun lebih dari Rp1 miliar. Tapi fasilitasnya tetap tidak layak. Tidak adil bagi masyarakat di sana,” kata politisi Demokrat itu.

Kerugian Pedagang dan Temuan Hukum

Ketidakjelasan status aset ini bermula sejak perjanjian sewa antara Pemkot dan Pelindo terhenti pada tahun 1997. Seluruh kewenangan pun kembali ke Pelindo, membuat pedagang kehilangan kepastian.

Ray mencontohkan, upaya rehabilitasi yang didorong DPRD Makassar pada tahun 2023 justru berujung menjadi temuan hukum pada tahun 2024 karena dianggap mengintervensi aset non-Pemkot.

Oleh karena itu, Fraksi Mulia mendesak Wali Kota Appi untuk segera melakukan komunikasi langsung dengan jajaran Direksi Pelindo.

“Perlu adanya tindak lanjut dari pemerintah selevel Direktur Pelindo,” ujarnya.

Masyarakat, lanjut Ray, hanya butuh kepastian apakah kawasan itu akan dihibahkan, disewa kembali, atau skema lain yang memungkinkan Pemkot melakukan penataan.

Ray berharap masalah ini bisa diselesaikan secepatnya. “Demonstrasi dan RDP itu harus menjadi langkah terakhir,” pungkasnya.