MAKASSAR, BERITA-SULSEL.COM – Ketua DPRD Kota Makassar, Supratman, secara terbuka menuding adanya intervensi politik yang masif dalam proses persiapan pemilihan ketua RT/RW di Kota Makassar. Tuduhan ini dilontarkan dalam rapat gabungan Komisi A dan B DPRD yang memanas di ruang paripurna gedung sementara DPRD Kota Makassar, Selasa (25/11).

Supratman menyatakan para lurah di lapangan mengalami tekanan psikologis dari pihak-pihak tertentu yang dianggap merepresentasikan Wali Kota, yang membuat mereka “gemetar.”

“Ketika ada orang-orang tertentu datang, tidak perlu disebut siapa, langsung gemetar lurahnya. Karena dianggap ini adalah orangnya Wali Kota,” ujar Supratman.

Ia menegaskan DPRD tidak akan dipermainkan secara politis dan mengingatkan bahwa ia dan anggota dewan lain memahami betul manuver politik di lapangan.

Ancaman Penundaan dan Anggaran

Selain intervensi politik, Ketua DPRD menyoroti kekacauan teknis yang serius dalam pelaksanaan pemilihan.

• DPT Bermasalah: Ditemukan nama orang meninggal masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).

• Aturan Berbeda: Persyaratan pemilihan berbeda-beda antar-kelurahan, termasuk soal domisili dan tata cara pakaian.

• Intimidasi Calon: Muncul dugaan intimidasi terhadap calon RT/RW, termasuk ancaman tidak diloloskan jika berfoto dengan pihak tertentu. Bahkan, urusan legalisir ijazah di kelurahan juga disebut bisa menjadi masalah.

Melihat kondisi tersebut, Supratman menyarankan agar pemilihan RT/RW ditunda untuk menghindari potensi kerusuhan dan perpecahan di masyarakat. Ia menyebut panitia, kotak suara, dan kertas suara belum siap, padahal anggaran yang disiapkan jika digabung kecamatan dan BPD mencapai sekitar Rp5 miliar.

“Kalau tidak siap, jangan dipaksakan. Ini bisa membuat masyarakat terkotak-kotak. Jangan sampai calon justru berhadapan dengan lurahnya sendiri,” katanya.

Supratman menutup rapat dengan memberikan peringatan keras bahwa DPRD dapat mengeluarkan rekomendasi untuk tidak menggunakan anggaran pemilihan jika persiapan teknis tidak dibenahi dan kualifikasi berkas calon masih dipermainkan oleh pihak kelurahan.