MAKASSAR, BERITA-SULSEL.COM – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) resmi ditunjuk menjadi tuan rumah penyelenggaraan Bimbingan Teknis (Bimtek) Operasionalisasi SP4N-LAPOR! dan Pemanfaatan Data Pengaduan Wilayah Sulawesi Tahun 2026.

Kegiatan strategis yang diinisiasi oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) ini bertujuan untuk memperkuat pelayanan publik agar lebih responsif, transparan, dan akuntabel di seluruh pelosok Sulawesi.

Pranata Humas Ahli Madya Puspen Kemendagri, Rega Tadeak Hakim, menjelaskan bahwa Bimtek ini merupakan komitmen pusat dalam melakukan pembinaan serta evaluasi kinerja pemerintah daerah. Fokus utamanya adalah bagaimana daerah mengelola data aduan sebagai dasar pengambilan kebijakan.

“Kami ingin memperkuat cara pemerintah daerah menerima dan menindaklanjuti laporan masyarakat secara efektif. Pengelolaan pengaduan yang baik adalah fondasi kepercayaan publik,” tegas Rega dalam pembukaan acara di Makassar.

Integrasi Kearifan Lokal dalam Pelayanan

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Kominfo SP) Sulsel, Andi Winarno Eka Putra, menyambut baik kepercayaan Kemendagri tersebut. Ia menilai aduan masyarakat adalah bentuk partisipasi aktif dalam mengawal kualitas kebijakan.

Menariknya, Andi Winarno menekankan bahwa penanganan aduan di Sulawesi Selatan tidak hanya mengandalkan sistem digital, tetapi juga menyentuh aspek etika melalui kearifan lokal.

“Kami menekankan nilai Sipakatau, Sipakainge, dan Sipakalebbi sebagai landasan merespons pengaduan. Setiap laporan adalah amanah yang harus dijawab dengan profesionalisme dan empati,” ungkapnya.

Tantangan Pengelolaan Aduan di Sulawesi

Berdasarkan evaluasi Kemendagri, pengelolaan pengaduan di wilayah Sulawesi masih menghadapi tantangan, terutama pada aspek diseminasi layanan dan kecepatan respons. Oleh karena itu, Bimtek ini menghadirkan pakar dari Ombudsman RI dan Pemprov DIY untuk berbagi praktik terbaik (best practice).

Senada dengan hal tersebut, Kepala Bidang Humas Dinas Kominfo SP Sulsel, Fitra, berharap kegiatan ini memberikan dampak instan bagi para operator di lapangan.

“Pengelola SP4N-LAPOR! bukan sekadar operator aplikasi, tapi jembatan utama masyarakat dan pemerintah. Semoga ini berdampak langsung pada kualitas layanan di seluruh provinsi di Sulawesi,” pungkas Fitra.

Acara ini dihadiri oleh delegasi dari Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Gorontalo, dan Sulawesi Utara, serta perwakilan kabupaten/kota se-Sulawesi Selatan.