MAKASSAR, BERITA-SULSEL.COM — Komitmen efisiensi anggaran yang terus digaungkan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan kembali menjadi sorotan publik.

Kali ini, perhatian tertuju pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Sulsel yang tercatat mengalokasikan anggaran hingga Rp575 juta untuk perjalanan dinas luar negeri ke Berlin, Jerman, pada tahun 2024 lalu.

Perjalanan tersebut dilakukan dalam rangka menghadiri ajang pameran pariwisata internasional Internationale Tourismus-Börse (ITB) Berlin, salah satu bursa pariwisata terbesar di dunia. Meski diklaim sebagai agenda strategis promosi daerah, besarnya anggaran serta komposisi rombongan yang diberangkatkan memicu polemik di tengah masyarakat.

Pengurus Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam Sulawesi Selatan dan Barat (HMI Badko Sulselbar), Feri, menilai polemik ini seharusnya menjadi perhatian serius Gubernur Sulsel. Ia meminta agar dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan dan kinerja Kepala Disbudpar Sulsel.

“Di saat pemerintah daerah berbicara soal efisiensi dan penghematan anggaran, justru muncul kebijakan perjalanan dinas luar negeri dengan biaya ratusan juta rupiah. Ini berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan publik,” kata Raslin kepada wartawan, Selasa (3/2/2026).

Anggaran Ratusan Juta untuk Delegasi

Berdasarkan informasi yang dihimpun, anggaran Rp575 juta tersebut digunakan untuk membiayai perjalanan belasan orang, termasuk tiket pesawat internasional, akomodasi, konsumsi, serta kebutuhan penunjang lainnya. Rombongan dipimpin langsung oleh Kepala Disbudpar Sulsel, Muhammad Arafah, bersama Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Sulsel, Andi Arif Bulu.

Sorotan publik semakin menguat setelah beredar informasi mengenai dugaan keikutsertaan anggota keluarga pejabat dalam perjalanan tersebut. Isu pelibatan istri dan mertua memunculkan pertanyaan mengenai urgensi kehadiran pihak non-birokrasi dalam agenda kedinasan luar negeri.

Bagi sebagian kalangan, isu tersebut bukan hanya soal pembiayaan, tetapi juga menyangkut etika pejabat publik dan sensitivitas terhadap kondisi fiskal daerah yang sedang berupaya menutup berbagai kewajiban keuangan.

Pengamat: Kehilangan Sense of Crisis

Pengamat kebijakan publik dan politik Universitas Hasanuddin (Unhas), Rizal Fauzi, menilai perjalanan dinas luar negeri dengan anggaran besar di tengah pengetatan fiskal menunjukkan lemahnya sense of crisis di tubuh birokrasi.

“Rp575 juta bukan angka kecil. Ketika belanja untuk layanan dasar dan infrastruktur dipangkas, kebijakan seperti ini patut dipertanyakan. Jika benar ada pelibatan keluarga, meskipun dibiayai pribadi, tetap bermasalah dari sisi etika dan persepsi publik,” ujarnya di Makassar, Senin (2/2/2026).

Menurut Rizal, promosi pariwisata memang penting, namun efektivitasnya harus diukur secara objektif. Di era digital, promosi pariwisata dapat dilakukan dengan pendekatan yang lebih efisien tanpa harus mengirim rombongan besar ke luar negeri.

Klarifikasi Disbudpar Sulsel

Pihak Disbudpar Sulsel sebelumnya menjelaskan bahwa keikutsertaan dalam ITB Berlin merupakan bagian dari strategi promosi untuk menarik wisatawan mancanegara, khususnya pasar Eropa, guna meningkatkan kunjungan dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor pariwisata.

Terkait isu keterlibatan anggota keluarga, Disbudpar menegaskan bahwa seluruh biaya pihak keluarga tidak dibebankan ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan ditanggung secara pribadi. Meski demikian, klarifikasi tersebut dinilai belum sepenuhnya meredam kritik publik terkait kepantasan pejabat membawa keluarga dalam agenda resmi pemerintahan.

Kontradiksi dengan Program Prioritas

Polemik perjalanan ke Berlin ini mencuat di tengah fokus Pemprov Sulsel pada percepatan pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar, khususnya di wilayah tertinggal seperti Luwu Raya dan sejumlah daerah terpencil lainnya. Pemerintah daerah juga tengah berupaya menata kembali keuangan daerah agar lebih sehat dan berkelanjutan.

Sejumlah kalangan menilai, kontroversi ini berpotensi menggerus kepercayaan publik terhadap komitmen pemerintah dalam menerapkan prinsip efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas anggaran.

Hingga berita ini diturunkan, Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel, Jufri Rahman, belum memberikan pernyataan resmi terkait mekanisme pengawasan serta evaluasi perjalanan dinas luar negeri dengan anggaran besar tersebut.