MAKASSAR, BERITA-SULSEL.COM – Pemerintah Kota Makassar terus mematangkan arah pembangunan daerah menuju tahun 2027 melalui Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Forum ini menjadi ruang strategis untuk menyelaraskan visi pembangunan, menjaga kesinambungan kebijakan, serta memastikan perencanaan daerah menjawab tantangan pembangunan perkotaan yang semakin kompleks.

Forum tersebut digelar sebagai bagian penting dari proses perencanaan pembangunan daerah, sekaligus fondasi dalam mempercepat pencapaian target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Makassar 2025–2029.

Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan bahwa RKPD Tahun 2027 bukan sekadar dokumen perencanaan tahunan, melainkan instrumen strategis yang berperan penting dalam menjaga konsistensi kebijakan dan akselerasi pembangunan daerah.

“RKPD 2027 memiliki posisi strategis karena berada pada fase penguatan dan konsolidasi pelaksanaan RPJMD 2025–2029. Karena itu, perencanaan pembangunan harus disusun secara matang, terukur, dan selaras dengan visi pembangunan Kota Makassar,” ujar Munafri dalam Forum Konsultasi Publik RKPD di Hotel Novotel Makassar, Kamis (29/1/2026).

Munafri menekankan bahwa RKPD harus menjadi jembatan yang kuat antara arah kebijakan RPJMD dengan implementasi program dan kegiatan perangkat daerah di lapangan. Ia menegaskan, RKPD tidak boleh dimaknai sebatas kewajiban administratif tahunan.

“RKPD bukan sekadar dokumen tahunan, tetapi instrumen strategis untuk memastikan kesinambungan program, konsistensi kebijakan, dan percepatan pencapaian sasaran pembangunan daerah,” tegasnya.

Lebih lanjut, Munafri kembali menegaskan visi pembangunan Kota Makassar 2025–2029, yakni Makassar Unggul, Inklusif, Aman, dan Berkelanjutan, sebagai pijakan utama dalam penyusunan RKPD 2027.

Menurutnya, seluruh perencanaan harus berbasis data dan indikator kinerja yang terukur, disusun secara partisipatif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, serta mengakomodasi aspirasi masyarakat melalui pendekatan top-down dan bottom-up secara simultan.

“Prinsip utama yang harus kita pegang adalah keberlanjutan. Program yang telah dirintis harus diperkuat, disempurnakan, dan diakselerasi dampaknya, terutama program yang secara langsung meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing Kota Makassar,” jelasnya.

Munafri menegaskan bahwa keberlanjutan pembangunan tidak hanya dimaknai sebagai kelanjutan program secara administratif, tetapi harus memastikan manfaat pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat dan mampu menjawab dinamika serta tantangan perkotaan ke depan.

Ia juga menginstruksikan seluruh perangkat daerah agar hasil Forum Konsultasi Publik ini ditindaklanjuti secara serius dan terintegrasi dalam penyempurnaan Rancangan Awal RKPD 2027, serta menjadi dasar penyusunan rencana kerja perangkat daerah yang selaras dan sinergis.

“Seluruh aktivitas perangkat daerah harus terukur, baik dari sisi outcome maupun impact, sehingga tujuan dan sasaran pembangunan dapat tercapai sesuai target kinerja yang telah ditetapkan,” tegasnya.

Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Kota Makassar Tahun 2027 ini dihadiri oleh unsur DPRD Kota Makassar, Ketua TP PKK Kota Makassar, Sekretaris Daerah, perwakilan Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan, serta jajaran perangkat daerah, akademisi, mitra pembangunan, organisasi masyarakat, kelompok perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, tokoh masyarakat, dan tokoh agama. (*)