PINRANG, BERITA-SULSEL.COM — Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Pinrang langsung merespons cepat desakan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Pinrang. Untuk memaksimalkan penerimaan daerah, Bapenda kini menerapkan digitalisasi sistem pemungutan pajak pada usaha kafe, restoran, hingga warung berdasarkan omzet riil pedagang.

Kepala Bapenda Pinrang, Dr. Syamsumarlin, menyampaikan langkah strategis tersebut dalam rapat pembahasan PPAS Tahun Anggaran 2027. Rapat bertempat di Ruang Rapat Paripurna DPRD Pinrang pada Kamis (13/8/2026). Ketua DPRD Pinrang, H. Nasrun Paturusi, memimpin sidang secara langsung dengan kehadiran jajaran Pemkab serta anggota Banggar.

Dalam paparannya, Syamsumarlin menjelaskan bahwa Bapenda menaikkan target pajak restoran tahun 2027 menjadi Rp3,8 miliar. Angka ini melonjak hingga 50 persen dari realisasi tahun lalu yang mencapai Rp2,5 miliar. Oleh karena itu, Bapenda menggandeng Bank Sulselbar untuk memasang alat pemantau transaksi otomatis (Transaction Monitoring Device/TMD) di tempat-tempat usaha.

Saat ini, petugas Bapenda telah memasang alat TMD pada 10 dari target 26 lokasi usaha potensial. Sejumlah waralaba besar dan kuliner populer sudah menerapkan sistem ini, seperti KFC, Richeese, Mie Gacoan, hingga Mie Santri. Langkah digitalisasi ini terbukti manjur mendongkrak setoran pajak secara drastis. Sebagai contoh konkret, setoran pajak Mie Santri melonjak tajam dari Rp3,5 juta menjadi Rp20 juta per bulan setelah terpasang alat pemantau tersebut.

Sementara itu, jajaran legislator DPRD Pinrang menyambut positif terobosan Bapenda. Namun, mereka juga mendorong pemerintah daerah untuk mengejar potensi pajak di sektor lain. Dua legislator Partai Golkar, Amri Manangkasi dan Hastan Mattanete, mendesak Bapenda agar segera menggarap potensi pajak dari usaha sarang burung walet. Sebab, bisnis ini makin menjamur di Kabupaten Pinrang tetapi belum memberikan kontribusi retribusi resmi bagi daerah.

Melalui digitalisasi pajak dan penggalian potensi baru ini, Pemkab Pinrang optimistis dapat mewujudkan postur APBD 2027 yang lebih mandiri, transparan, serta akuntabel demi kemajuan pembangunan daerah.