MAKASSAR, BERITA-SULSEL.COM – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan bersama DPRD Sulsel resmi menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026. Kedua lembaga menetapkan target Belanja Daerah mencapai Rp10,556 triliun.

Ketua DPRD Sulsel, Andi Rachmatika Dewi, memimpin langsung Rapat Paripurna penandatanganan kesepakatan tersebut di Kantor DPRD Sulsel, Makassar, Jumat (25/9/2026) malam. Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman, hadir langsung mendampingi jajaran pimpinan dewan serta Sekda Provinsi Sulsel Jufri Rahman.

Gubernur Andi Sudirman memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada jajaran legislatif atas sinergi yang terjalin dengan baik. Beliau menjelaskan bahwa pemerintah daerah menyusun Perubahan APBD ini untuk merespons dinamika kebijakan pemerintah pusat, khususnya penyesuaian Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 198 Tahun 2026.

“Kami menyusun Perubahan APBD ini untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah. Selain itu, langkah ini menjamin kebutuhan gaji ASN, mendukung pelayanan publik, serta menyelesaikan kewajiban kurang bayar Dana Bagi Hasil,” ujar Andi Sudirman.

Dorong Penguatan Pendapatan dan Pengelolaan Anggaran Transparan

Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Sulsel turut menyerahkan dua dokumen Ranperda usul baru kepada DPRD Sulsel. Pertama, pemerintah daerah mengajukan aturan mengenai pembagian keuntungan bersih dari pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Kedua, pemprov mengusulkan penyesuaian bentuk hukum PT Jamkrida Sulsel menjadi Perusahaan Perseroan Daerah.

Selanjutnya, Andi Sudirman menginstruksikan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk bergerak cepat menyertakan dokumen tersebut ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Percepatan proses evaluasi ini bertujuan agar pelaksanaan program pembangunan dapat segera berjalan di tengah masyarakat.

Melalui tata kelola keuangan yang terukur dan akuntabel, Pemprov Sulsel optimistis penyesuaian APBD 2026 ini akan membawa dampak langsung bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Pemerintah daerah berkomitmen menjaga akuntabilitas anggaran demi mewujudkan kesejahteraan seluruh masyarakat Sulawesi Selatan.