MAKASSAR, BERITA-SULSEL.COM — Koordinator Badan Anggaran Dewan perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) Fachruddin Rangga menyampaikan usulan pemerintah untuk menyewa helikopter dalam kegiatan penanggulangan bencana telah disepakati.

Namun, anggaran untuk sewa helikopter tidak sebesar nilai yang diusulkan pemerintah melalui Badan penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) ysebesar Rp100 miliar.

“Untuk helikopter kami setujui, tapi bukan dibeli melainkan disewa, anggarannya juga tidak sebesar dengan usulan BPBD,” jelas Fachruddin Rangga, Jumat, 27 November 2020.

Politisi Partai Golkar tersebut menjelaskan, berdasarkan perhitungan perhitungan DPRD bersama Pemprov, biaya sewa permenitnya termasuk dengan pilot dan bahan bakar nilainya cukup besar Rp 10 juta dalam perjam.

Helikopter yang disewa pemerintah berkapasitas 4 shet dan heli tersebut juga digunakan untuk kegiatan penanggulangan bencana, mengingat geografis di Sulsel mendukung penyewaan helikopter tersebut.

Helikopter tersebut, jelas Fachruddin, nantinya akan dapat digunakan Gubernur Sulsel dan wakilnya dalam kegiatan yang bersifat mendadak, dan membutuhkan akses transportasi yang cepat.

“Heli tersebut nantinya akan fokus di tempatkan ke badan bencana, biaya sewanya juga mahal, Rp10 juta dalam per jam, sehingga heli tersebut akan digunakan untuk kegiatan yang mendesak,” jelasnya.

Sebelumnya, Kepala BPBD Ni’mal menyatakan, perlunya helikopter untuk penanggulangan bencana, sebab Sulsel merupakan salah satu rovinsi yang rawan sehingga transportasi udara dibutuhkan.

“Heli ini akan digunakan untuk pendistribusian logistik dan pengangkut pengungsi yang terisolir di wilayah bencana, sebab beberapa kali bencana ada beberapa warga terisolir lantara alat transportasi tidak memadai,” terangnya. (*)