MAKASSAR, BERITA-SULSEL.COM – Ketua DPRD Kota Makassar, Rudianto Lallo mengaku kurang sepakat dengan keinginan Pj Walikota, Rudy Djamaluddin untuk melakukan mutasi pejabat di lingkup Pemkot.

Kata dua, kebijakan tersebut seharusnya dilakukan Walikota Makassar definitif. Berhubung juga Pilwalkot Makassar 2020 telah usai, dengan hasil hitung cepat dimenangkan paslon Mohammad Ramdhan Pomanto-Fatmawati Rusdi.

“Usainya Pilkada ini, kini sudah ada pemimpin, mari kita tunggu kepemimpinan Pak Danny dan Ibu Fatma selaku nahkoda baru,” ujarnya, Jumat (11/12/2020).

Namun apabila, kata dia, melihat mutasi pejabat sebagai hal yang mendesak untuk dilakukan, ia legowo. Pasalnya, Pj Wali Kota Makassar juga kewenangan untuk mengambil kebijakan tersebut.

“Kalau mungkin ada pandangan lain karena ada pengisian jabatan, itu tentu mungkin menjadi kewenangan prerogatif dari Pj Wali Kota untuk hak dia sebagai Wali Kota,” jelas politisi NasDem ini.

“Tetapi kalau bijak lebih baik adalah menunggu nahkoda baru yaitu Pak danny dan Ibu Fatma karena dia akan memimpin Makassar,” sambungnya.

Kendati begitu, dijelaskan Rudianto, isu ini belum terjadi masih wacana. Olehnya, dirinya menyarakan agar lebih arif dan bijaksana menunggu nahkoda baru memimpin Makassar.

“Toh itu semua harus ada izin dari Kemendagri. Jadi kembali ke Kemendagri kalau dia memberi izin, kalau tidak, akan lebih arif jika Pak Danny dan Fatma sebagai pemimpin defenitif,” pungkasnya. (*)