MAKASSAR, BERITA-SULSEL.COM – DPRD Makassar secara resmi menggelar Rapat Paripurna Masa Persidangan Ketiga Tahun Sidang 2024/2025 dengan agenda utama penyampaian rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Makassar Tahun 2024, Selasa (27/05).

Ketua Panitia Khusus (Pansus) LKPJ DPRD Makassar, Hartono, membacakan hasil kajian dan evaluasi mendalam terhadap laporan tahunan tersebut.

Dalam laporannya, Hartono mengungkapkan bahwa capaian kinerja Pemerintah Kota Makassar secara makro telah menunjukkan kemajuan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik. Namun, Pansus menilai capaian tersebut belum sepenuhnya maksimal dan masih menyisakan beberapa catatan penting yang perlu mendapat perhatian.

“Rekomendasi ini menjadi bentuk saran, masukan, dan kritik konstruktif. Sekaligus bagian dari fungsi pengawasan DPRD dalam mendorong efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di Kota Makassar,” ujar Hartono di hadapan forum paripurna.

Pansus juga menyoroti keterlambatan penyampaian dokumen LKPJ oleh Pemerintah Kota Makassar. Berdasarkan regulasi yang tertuang dalam UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 13 Tahun 2019, serta Permendagri No. 19 Tahun 2024, LKPJ seharusnya disampaikan paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir, yakni pada 31 Maret 2025. Namun kenyataannya, LKPJ baru disampaikan secara resmi pada 6 Mei 2025, sehingga terdapat keterlambatan selama 35 hari.

“Keterlambatan ini menandakan lemahnya keseriusan Pemerintah Kota dalam mematuhi regulasi. Bahkan, kata pengantar dalam LKPJ tersebut ditandatangani oleh Wali Kota tanpa mencantumkan tanggal yang jelas, menunjukkan kurangnya ketelitian dari tim penyusun,” tegas Hartono.

Meski menghadapi keterlambatan tersebut, Pansus tetap melaksanakan pembahasan LKPJ secara intensif dan maraton. Dalam waktu yang relatif singkat, Pansus mampu menyelesaikan tugasnya tanpa mengabaikan prinsip-prinsip sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (2) dan (3) Permendagri 19/2024.

Secara umum, DPRD menilai pelaksanaan program tahun 2024 berjalan cukup baik. Namun, Pansus mencatat sejumlah kelemahan pada beberapa perangkat daerah yang belum mencapai target kinerja maupun realisasi keuangan, terutama yang angkanya masih di bawah 50 persen. Hal ini berdampak pada tingginya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) serta menurunnya kualitas pelayanan publik.

Contohnya, Dinas Pertanahan dinilai belum optimal dalam pelaksanaan program strategis seperti sertifikasi aset, penyelesaian sengketa, dan penertiban lahan meskipun sebagian besar anggarannya telah digunakan. (*)