MAKASSAR, BERITA-SULSEL.COM –Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar tengah menggodok inisiatif untuk membentuk Rancangan Peraturan Daerah (Perda) yang berfokus pada isu LGBT dan penguatan nilai moral di masyarakat. Langkah ini diambil menyusul tingginya temuan kasus positif HIV/AIDS di ibu kota Sulawesi Selatan.

Anggota Komisi D DPRD Makassar, Muchlis Misbah, mengungkapkan bahwa rancangan Perda tersebut masih dalam tahap konseptual dan akan diusulkan melalui Komisi D pada tahun 2026 mendatang.

“Setelah melakukan pembahasan Komisi D bersama dengan DPPPA juga Dinkes Kota Makassar dan melihat data yang ada, Perda ini perlu untuk dibentuk,” ujar Muchlis pada Senin (27/10).

Angka HIV yang Mengkhawatirkan

Inisiatif Perda ini didorong oleh data Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Makassar yang menunjukkan tren kasus HIV/AIDS yang tinggi, khususnya pada kelompok tertentu.

• Sepanjang Januari hingga Juni 2025, Dinkes mencatat sebanyak 454 kasus positif HIV/AIDS dari hasil tracing terhadap 23.311 orang.

• Kasus pada tahun-tahun sebelumnya juga tergolong tinggi: 1.015 kasus pada 2023 dan 925 kasus pada 2024.

Kepala Dinkes Makassar, dr. Nursaidah Sirajuddin, sebelumnya telah mengonfirmasi bahwa mayoritas kasus baru yang ditemukan didominasi oleh kelompok lelaki seks lelaki (LSL).

“Kalau melihat dari kondisi, memang terjadi kenaikan. Utamanya dengan lelaki suka lelaki. Rata-rata itu,” kata Nursaidah pada Senin (22/09).

Fokus pada Moral dan Karakter

Muchlis Misbah menilai, tingginya kasus HIV, terutama yang berkaitan dengan perilaku sesama jenis, menunjukkan adanya urgensi untuk penguatan moral dan karakter generasi muda.

“Kita sangat fokus soal ini, karena dari jumlah HIV itu banyak sesama jenis. Data menunjukkan kasus HIV di Makassar sudah cukup tinggi,” tegas Politisi Hanura ini.

Menurutnya, DPRD memiliki tanggung jawab untuk menghadirkan regulasi yang bersifat tidak hanya reaktif, tetapi juga edukatif dan pembinaan sejak dini. Perda ini diharapkan dapat menjadi payung hukum bagi pembinaan moral dan pengawasan sosial.

Muchlis juga menyinggung perlunya penguatan pelajaran moral dan agama dalam kurikulum pendidikan di Makassar. “Pendidikan agama dan moral harus jadi fokus utama kita,” pungkasnya.