JAKARTA, BERITA-SULSEL.COM – Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia secara resmi menolak permohonan uji materi terhadap Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan putusan tersebut, MK menegaskan bahwa perkawinan beda agama tidak diakui secara sah oleh hukum negara, karena keabsahan perkawinan di Indonesia harus didasarkan pada hukum agama dan kepercayaan masing-masing.

Putusan dibacakan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi di Jakarta Pusat. Majelis Hakim Konstitusi menyatakan permohonan pemohon tidak beralasan menurut hukum, sehingga ketentuan dalam UU Perkawinan tetap dinyatakan konstitusional.

Permohonan uji materi diajukan oleh seorang warga negara yang menilai Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan bertentangan dengan hak konstitusional, khususnya hak untuk membentuk keluarga dan melangsungkan perkawinan.

Pasal tersebut menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Pemohon berpendapat ketentuan itu membatasi kebebasan individu dalam memilih pasangan hidup serta berpotensi menimbulkan perlakuan diskriminatif dalam praktik administrasi negara.

Namun, Mahkamah Konstitusi menilai pandangan tersebut tidak sejalan dengan filosofi hukum perkawinan yang dianut di Indonesia.

Dalam pertimbangan hukumnya, MK menegaskan bahwa perkawinan di Indonesia tidak dipandang semata-mata sebagai perjanjian perdata, melainkan sebagai peristiwa sakral yang memiliki dimensi keagamaan dan spiritual.

Mahkamah merujuk pada Pasal 29 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, negara dinilai memiliki kewajiban konstitusional untuk melindungi nilai-nilai agama dalam kehidupan bermasyarakat, termasuk dalam pengaturan perkawinan.

MK juga menegaskan bahwa negara tidak menentukan sah atau tidaknya perkawinan di luar ketentuan agama, melainkan berperan dalam aspek administrasi dan pencatatan setelah syarat keagamaan terpenuhi.

Dengan putusan ini, MK menegaskan beberapa implikasi hukum, antara lain:

• Keabsahan Perkawinan
  Negara hanya mengakui perkawinan yang dilakukan sesuai hukum agama dan kepercayaan masing-masing pihak.

• Pencatatan Perkawinan
  Kantor Urusan Agama (KUA) maupun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) tidak memiliki dasar hukum untuk mencatat perkawinan beda agama, kecuali melalui mekanisme yang diatur peraturan perundang-undangan.

• Perlindungan Hak Anak dan Waris
  MK menilai kepastian hukum dalam perkawinan penting untuk memberikan perlindungan terhadap status hukum anak, hak waris, serta aspek keperdataan lainnya.

Respons Publik

Putusan MK ini memicu beragam respons. Sejumlah organisasi keagamaan menyambut baik keputusan tersebut karena dinilai sejalan dengan ajaran agama dan konstitusi.

Di sisi lain, sebagian pegiat hak asasi manusia menilai putusan ini belum sepenuhnya menjawab realitas masyarakat Indonesia yang semakin plural. Meski demikian, para pakar hukum tata negara menegaskan bahwa putusan MK bersifat final dan mengikat, sehingga tidak dapat ditempuh upaya hukum lanjutan.

Catatan Konstitusional

Pakar hukum menilai bahwa apabila terdapat kehendak untuk mengubah pengaturan terkait perkawinan beda agama, maka langkah tersebut harus ditempuh melalui proses legislasi di DPR, bukan melalui pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi.

Putusan ini sekaligus menegaskan posisi Indonesia sebagai negara yang mengelola keberagaman melalui pengakuan terhadap nilai dan identitas keagamaan dalam sistem hukumnya.