MAKASSAR, BERITA-SULSEL.COM — Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) mengumumkan penyesuaian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) sebesar 20 persen untuk tahun 2026.

Langkah strategis ini bertujuan untuk menjaga kesehatan fiskal daerah sekaligus menyelaraskan postur anggaran dengan regulasi pemerintah pusat.

Kejar Target Belanja Pegawai 30 Persen

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulsel, Erwin Sodding, menjelaskan bahwa kebijakan ini merujuk pada target nasional tahun 2027. Berdasarkan aturan pusat, pemerintah daerah wajib menekan porsi belanja pegawai agar tidak melebihi 30 persen dari total APBD.

“Saat ini porsi belanja pegawai Pemprov Sulsel masih berada di kisaran 31 hingga 32 persen. Sementara itu, pemerintah pusat menargetkan batas maksimal 30 persen pada 2027 mendatang,” ujar Erwin di Makassar, Selasa (17/2/2026).

Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu melakukan langkah antisipatif sejak dini. Hal ini penting agar struktur APBD tahun depan mampu memenuhi ketentuan mandatory spending yang telah ditetapkan secara nasional.

Gaji Pokok dan Hak Wajib Tetap Aman

Lebih lanjut, Erwin menegaskan bahwa penyesuaian ini tidak akan menyentuh hak-hak dasar ASN. Komponen utama seperti gaji pokok dan tunjangan melekat lainnya tetap berada dalam posisi aman dan tidak mengalami perubahan.

Sebaliknya, pemerintah hanya melakukan penyesuaian pada komponen tambahan yang bersifat tidak wajib, yaitu TPP. Erwin mengklarifikasi bahwa TPP mengalami penyesuaian sebesar 20 persen, bukan berarti ASN hanya menerima 20 persen dari total TPP mereka.

“Gaji pokok tetap aman. Kami hanya menyesuaikan komponen tambahan seperti TPP sebagai bagian dari penataan fiskal agar tetap sehat dan berkelanjutan,” jelasnya.

Stabilitas Keuangan Daerah

Sebagai penutup, Erwin berharap kebijakan ini menjadi langkah preventif yang efektif. Dengan menata ulang belanja pegawai, Pemprov Sulsel optimis dapat menghindari defisit anggaran. Selain itu, ruang fiskal yang tersedia nantinya dapat dialokasikan untuk membiayai berbagai program prioritas pembangunan yang menyentuh kepentingan masyarakat luas.