MAKASSAR, BERITA-SULSEL.COM — Upaya penataan lapak liar dan pedagang kaki lima (PKL) di Kota Makassar mendapat dukungan dari kalangan legislatif. Anggota DPRD Kota Makassar, Muchlis A. Misbah, menilai langkah pemerintah kota sudah tepat karena menyasar PKL yang berjualan di atas trotoar, fasilitas umum (fasum), fasilitas sosial (fasos), serta saluran drainase.

Menurut Muchlis, penertiban tersebut penting agar Makassar tampil lebih tertib, bersih, dan nyaman. Selain itu, ia melihat keberadaan lapak di atas trotoar dan drainase kerap memicu persoalan kebersihan.

“Kami dari DPRD Kota Makassar, khususnya Partai Hanura, sangat mendukung penataan PKL di setiap kecamatan,” ujarnya, Rabu (18/2/2026).

Cegah Banjir dan Jaga Estetika Kota

Muchlis menegaskan, aktivitas jual beli di atas saluran air berpotensi menyumbat drainase. Akibatnya, genangan bahkan banjir mudah terjadi saat musim hujan. Karena itu, ia mendorong penataan dilakukan secara konsisten dan menyeluruh.

Ia juga menilai penataan bukan semata soal estetika kota. Lebih dari itu, pemerintah perlu menjaga fungsi infrastruktur agar tetap optimal. Dengan trotoar yang bersih, pejalan kaki dapat beraktivitas dengan aman dan nyaman.

Oleh sebab itu, ia menekankan bahwa tujuan utama penataan ialah menciptakan suasana kota yang indah tanpa mengabaikan hak masyarakat untuk mencari nafkah.

Dorong Edukasi dan Lokasi Alternatif

Di sisi lain, Muchlis meminta Pemerintah Kota Makassar menyiapkan solusi konkret bagi para pedagang. Ia mendorong relokasi ke tempat yang lebih representatif serta memberikan edukasi tentang pentingnya menjaga fasilitas umum.

“Kami tidak melarang pedagang PKL berjualan. Namun, pemerintah harus menata dan sudah menyiapkan tempat yang lebih baik untuk mereka,” tegasnya.

Selanjutnya, ia berharap pendekatan humanis menjadi prioritas agar proses relokasi berjalan lancar. Pendampingan dan komunikasi intensif, menurut dia, akan memperkuat keberlanjutan kebijakan tersebut.

Dengan dukungan legislatif, penataan kota diharapkan mampu menghadirkan wajah Makassar yang lebih tertib sekaligus tetap berpihak pada keberlangsungan ekonomi masyarakat kecil.