JAKARTA, BERITA-SULSEL.COM — Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI mencetak sejarah besar di panggung kesehatan internasional pada awal tahun 2026. Di bawah kepemimpinan Prof. Dr. Taruna Ikrar, BPOM resmi menyandang status WHO Listed Authority (WLA). Capaian ini menempatkan Indonesia sebagai negara berkembang pertama di dunia yang meraih pengakuan tertinggi dari Organisasi Kesehatan Dunia tersebut.

Sejajar dengan Otoritas Kelas Dunia

Melalui predikat WLA, sistem pengawasan obat dan makanan di Indonesia kini diakui setara dengan lembaga regulator global seperti US FDA (Amerika Serikat) dan otoritas Uni Eropa. Hal ini menjadi bukti nyata bahwa kualitas regulasi nasional telah memenuhi standar internasional yang sangat ketat.

“Ini bukan sekadar pengakuan, tetapi bentuk kepercayaan global terhadap kualitas regulasi Indonesia. BPOM kini memiliki legitimasi kuat untuk menjadi rujukan internasional,” ujar Taruna Ikrar dengan optimis.

Paspor Global untuk Industri Farmasi

Selain meningkatkan reputasi bangsa, status WLA membawa dampak strategis bagi industri farmasi lokal. Produk obat dan vaksin buatan dalam negeri kini memiliki “paspor global”. Akibatnya, proses ekspor menjadi lebih cepat dan efisien karena negara lain telah mengakui standar pengawasan BPOM. Kondisi ini membuka peluang emas bagi Indonesia untuk memperkuat daya saing ekonomi di sektor kesehatan.

Namun, meskipun membuka pintu kerja sama internasional, BPOM tetap menjaga kedaulatan regulasi di dalam negeri. Taruna Ikrar menegaskan bahwa seluruh produk impor, termasuk dari Amerika Serikat, wajib mengantongi Nomor Izin Edar (NIE) sebelum masuk ke pasar Indonesia.

Ketegasan di Ruang Digital dan Perlindungan Konsumen

Selanjutnya, BPOM juga menunjukkan taringnya dalam mengawasi peredaran produk ilegal di ekosistem digital. Sepanjang tahun 2025 hingga awal 2026, lembaga ini berhasil memblokir lebih dari 197.000 tautan penjualan obat dan makanan ilegal secara daring. Selain itu, BPOM mencabut 1.183 izin edar karena produk-produk tersebut tidak memenuhi standar keamanan.

Mendorong UMKM Naik Kelas

Tak hanya fokus pada pengawasan ketat, BPOM turut menghadirkan pendekatan inklusif bagi pelaku usaha kecil. Pada Maret 2026, Taruna meluncurkan program “1000 UMKM Proaktif”. Program ini bertujuan mendampingi pelaku usaha agar mampu menembus pasar ekspor dan memenuhi standar keamanan global.

“UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional. Tugas kita bukan hanya mengawasi, tetapi juga membina agar mereka naik kelas,” tambahnya.

Terakhir, BPOM memberikan perhatian khusus pada industri kosmetik nasional yang nilainya diprediksi mencapai Rp158 triliun tahun ini. Sambil mendorong pertumbuhan industri, BPOM tetap konsisten memberantas bahan berbahaya seperti merkuri demi melindungi kesehatan masyarakat. Seluruh gebrakan ini mencerminkan visi besar Indonesia Emas 2045, di mana Indonesia bukan lagi sekadar pasar, melainkan pemain utama di kancah global.