MAKASSAR, BERITA-SULSEL.COM  – Rapat Paripurna DPRD Sulawesi Selatan mendadak memanas saat agenda pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun Anggaran 2025. Para legislator melontarkan kritik keras karena menilai kualitas dokumen pemerintah provinsi tersebut belum siap dan menggunakan data lama.

Temuan Data Tahun 2020

Anggota DPRD Sulsel, Andi Patarai Amir, secara tegas mengkritik isi LKPJ tersebut. Ia menemukan fakta mengejutkan bahwa dokumen tersebut masih memuat rujukan anggaran tahun 2020 pada Bab III, padahal laporan ini seharusnya fokus pada kinerja tahun 2025.

“Kalau dia bilang bukan copy paste, dia bohong. Ini jelas diambil dari tahun 2020,” tegas Andi Patarai dalam rapat paripurna.

Selain itu, ia menyayangkan banyaknya indikator kinerja strategis, seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang belum tercantum secara lengkap. Kondisi ini menyulitkan anggota dewan dalam melakukan evaluasi kinerja pemerintah secara objektif.

Respons Gubernur Sulsel

Menanggapi kritik tersebut, Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman segera angkat bicara. Ia menjelaskan bahwa kendala teknis terkait batas waktu penginputan data (cut-off) pada Desember menjadi penyebab beberapa data belum muncul dalam laporan.

“Memang ada yang belum rilis karena cutoff-nya Desember,” jelas Andi Sudirman.

Meskipun demikian, ia mengakui adanya pengaruh pergantian pejabat baru di sejumlah OPD dalam proses penyusunan dokumen. Namun, pemerintah tetap berkomitmen untuk memperbaiki kualitas laporan tersebut guna memenuhi standar pengawasan dewan.

Oleh karena itu, DPRD Sulsel mendesak pemerintah provinsi agar lebih serius dalam mengolah data pertanggungjawaban. Selanjutnya, dewan berharap evaluasi kinerja ini menghasilkan dampak nyata bagi masyarakat, bukan sekadar pemenuhan syarat administratif.