MAKASSAR, BERITA-SULSEL.COM – Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Makassar memperkuat sistem pengawasan obat pasca-edar melalui sosialisasi Farmakovigilans, Selasa (31/3/2026). Mengusung tema strategis tentang perlindungan pasien, lembaga ini mendorong tenaga kesehatan (nakes) untuk menjadi garda terdepan dalam mendeteksi risiko penggunaan obat di masyarakat.

Darurat Pelaporan Efek Samping Obat

Kepala BBPOM di Makassar, Yosef Dwi Irwan, mengungkapkan sebuah fakta yang cukup memprihatinkan terkait kesadaran pelaporan di Sulawesi Selatan. Saat ini, tingkat pelaporan Kejadian Tak Diinginkan (KTD) atau Efek Samping Obat (ESO) dari fasilitas kesehatan masih sangat minim.

“Hanya sekitar 38 sarana atau 5,12 persen dari total 737 sarana kesehatan di Sulawesi Selatan yang aktif melaporkan. Padahal, peran tenaga kesehatan sebagai ujung tombak pelayanan sangat krusial untuk mewujudkan keselamatan pasien,” tegas Yosef saat membuka acara di Aula Bajiminasa.

Yosef kemudian mengingatkan kembali Tragedi Thalidomide pada era 1950-an sebagai pelajaran berharga bagi dunia medis. Peristiwa yang menyebabkan kecacatan janin tersebut membuktikan bahwa risiko obat bisa saja tidak terdeteksi saat uji awal sebelum pemasaran. Oleh karena itu, pemantauan terus-menerus menjadi kewajiban bersama.

“Lima menit waktu yang nakes gunakan untuk melaporkan efek samping, dapat menyelamatkan ribuan nyawa manusia,” tambahnya dengan penuh penekanan.

Data sebagai Dasar Kebijakan Pemerintah

Kegiatan yang terlaksana secara hybrid ini menghadirkan pakar Farmakovigilans sekaligus Guru Besar Fakultas Farmasi UGM, Prof. Zullies Ikawati. Dalam paparannya, Prof. Zullies menjelaskan bahwa data laporan dari tenaga medis merupakan aset penting bagi pemerintah.

“Data farmakovigilans menjadi dasar bagi lembaga terkait dalam mengambil kebijakan regulasi obat. Jika nakes aktif melapor, kita bisa meminimalkan kesalahan penggunaan obat dan menjaga kesehatan masyarakat secara menyeluruh,” jelas Prof. Zullies.

Senada dengan hal tersebut, PFM Ahli Muda Direktorat Pengawasan KMEI BPOM, Wilia Indarwanti, menekankan pentingnya sistem e-MESO. Menurutnya, semakin banyak laporan yang masuk, maka Badan POM akan semakin cepat mendeteksi sinyal keamanan suatu obat berdasarkan populasi lokal di Indonesia.

Simulasi Teknis dan Kolaborasi Profesi

Selain mendapatkan teori, sebanyak 60 peserta dari rumah sakit, puskesmas, dan klinik mengikuti simulasi teknis pembuatan akun e-MESO. Sesi ini dipandu oleh Ahmad Lalo dan Irmah Azis untuk memastikan para peserta memahami cara melaporkan kejadian efek samping secara digital dan cepat.

Dukungan terhadap langkah BBPOM ini juga datang dari berbagai organisasi profesi. Kehadiran Ketua HISFARSI dan Ketua HISFARKESMAS menunjukkan adanya komitmen lintas sektor untuk memperkuat pengawasan obat.

Melalui penguatan farmakovigilans ini, BBPOM di Makassar berharap tenaga kesehatan dapat menjadi key player dalam menjamin keamanan, mutu, dan khasiat obat. Dengan sistem yang andal dan responsif, kualitas pelayanan kesehatan di Indonesia, khususnya di Sulawesi Selatan, diharapkan meningkat secara signifikan demi keselamatan pasien.