MAKASSAR, BERITA-SULSEL.COM – Persoalan terminal bayangan di Jalan Perintis Kemerdekaan kembali memantik perhatian DPRD Kota Makassar. Keberadaan titik transit angkutan liar tersebut dinilai mengganggu kelancaran lalu lintas sekaligus memperlihatkan belum optimalnya pengelolaan Terminal Regional Daya (TRD).
Karena itu, DPRD Makassar meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar tidak hanya fokus mengubah status badan hukum Perumda Terminal Makassar Metro menjadi Perseroan Daerah (Perseroda). Pemerintah juga harus menyelesaikan berbagai persoalan mendasar yang selama ini membelit pengelolaan terminal.
Sorotan tersebut mengemuka dalam rapat paripurna DPRD Makassar dengan agenda penyampaian pemandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang perubahan bentuk hukum Perumda Terminal Makassar Metro menjadi PT Makassar Membangun Indonesia (Perseroda).
Dalam pembahasan itu, sejumlah persoalan menjadi perhatian anggota dewan. Mulai dari keberadaan terminal bayangan, kondisi Terminal Regional Daya yang dinilai mati suri, kepastian aset daerah, hingga kerja sama pengelolaan dengan pihak ketiga.
DPRD Makassar Minta Terminal Bayangan Ditertibkan
Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) melalui juru bicaranya, Hj. Umiyati, menyatakan dukungan terhadap perubahan bentuk hukum Perumda Terminal Makassar Metro.
Namun, dukungan tersebut disertai sejumlah catatan penting. Salah satunya menyangkut aktivitas terminal bayangan yang masih berlangsung di sejumlah titik, khususnya sepanjang Jalan Perintis Kemerdekaan.
Menurut Umiyati, pemerintah kota perlu mengambil langkah tegas melalui organisasi perangkat daerah terkait. Selain penertiban, pengawasan secara berkelanjutan juga penting untuk mencegah munculnya kembali titik transit ilegal.
“Kami berharap kepada dinas terkait untuk memberikan tindakan penertiban serta pengawasan, khususnya di titik-titik transit liar yang sering kali memicu hambatan arus kendaraan di badan jalan,” ujar Umiyati.
Selain mengganggu arus kendaraan, keberadaan terminal bayangan juga berpotensi melemahkan fungsi terminal resmi. Oleh karena itu, pemerintah perlu menghadirkan sistem transportasi yang lebih tertib, terintegrasi, dan memberikan kenyamanan kepada masyarakat.
PPP juga mendorong Pemkot Makassar mengembangkan kawasan terminal sebagai pusat aktivitas ekonomi yang terintegrasi dengan transportasi modern. Dengan begitu, terminal tidak sekadar menjadi tempat menaikkan dan menurunkan penumpang, tetapi juga mampu memberikan nilai tambah bagi masyarakat.
Perubahan Status Perumda Jangan Sekadar Ganti Nama
Sorotan berikutnya datang dari Fraksi PDI Perjuangan. Melalui juru bicaranya, William Laurin, fraksi tersebut menyetujui rencana perubahan bentuk hukum Perumda Terminal Makassar Metro menjadi Perseroda.
Meski demikian, William mengingatkan Pemkot Makassar agar tidak menjadikan perubahan status badan hukum sekadar pergantian nama perusahaan.
Menurutnya, pemerintah harus memastikan seluruh aspek legalitas, pengelolaan aset, perlindungan tenaga kerja, serta peningkatan pelayanan publik berjalan secara jelas.
Salah satu hal yang perlu mendapat perhatian serius ialah kepastian status seluruh aset milik maupun yang berada dalam penguasaan Perumda Terminal Makassar Metro.
Untuk itu, Fraksi PDI Perjuangan mengusulkan pembentukan tim taksasi. Tim tersebut bertugas menginventarisasi sekaligus menilai seluruh aset perusahaan daerah, termasuk aset yang kemungkinan berada dalam penguasaan pihak lain.
“Kami mengusulkan terbentuknya tim taksasi untuk menginventarisasi semua aset yang dikuasai oleh Perumda Terminal Makassar Metro, termasuk aset yang kemungkinan dikuasai oleh pihak lain,” kata William.
Inventarisasi ini penting karena aset daerah akan berkaitan langsung dengan struktur permodalan Perseroda. Selain itu, kejelasan status kepemilikan dan nilai aset dapat mencegah persoalan hukum pada masa mendatang.
Kerja Sama dengan Pihak Ketiga Ikut Disorot
Selain persoalan aset, Fraksi PDI Perjuangan juga meminta Pemkot Makassar menuntaskan berbagai persoalan kerja sama dengan pihak ketiga.
Salah satu yang menjadi perhatian ialah perjanjian antara Pemerintah Kota Makassar dan PT Kalla Inti Karsa yang melibatkan terminal sebagai objek kerja sama.
DPRD juga meminta penjelasan mengenai pembagian kewenangan pengelolaan terminal berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Termasuk kemungkinan pengalihan kewenangan pengelolaan kepada Kementerian Perhubungan serta kepastian status lahan terminal setelah perubahan bentuk hukum perusahaan daerah berlaku.
Kejelasan tersebut sangat penting. Sebab, pembentukan Perseroda harus memiliki landasan hukum yang kuat agar tidak menimbulkan persoalan baru terkait penguasaan aset maupun penyelenggaraan pelayanan transportasi.
Nasib Terminal Regional Daya Menanti Pembenahan
Berbagai catatan DPRD Makassar menunjukkan bahwa perubahan bentuk hukum Perumda Terminal Makassar Metro membutuhkan persiapan matang.
Dukungan terhadap pembentukan Perseroda memang menjadi langkah awal. Namun, pemerintah kota tetap harus menjawab persoalan operasional, aset, kerja sama, dan kewenangan pengelolaan.
Terlebih lagi, kondisi Terminal Regional Daya yang selama bertahun-tahun dinilai mati suri membutuhkan perhatian serius.
Masyarakat tentu berharap perubahan status perusahaan daerah mampu menghadirkan perbaikan nyata. Bukan hanya perubahan struktur organisasi atau nama perusahaan, melainkan juga peningkatan kualitas layanan transportasi.
Karena itu, Pemkot Makassar perlu menjadikan momentum perubahan badan hukum ini sebagai kesempatan membenahi tata kelola terminal secara menyeluruh.
Penertiban terminal bayangan, optimalisasi Terminal Regional Daya, kepastian aset, serta peningkatan pelayanan harus berjalan beriringan.
Dengan demikian, keberadaan Perseroda nantinya benar-benar mampu menjawab persoalan transportasi perkotaan sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat Makassar.
Comment