MAKASSAR, BERITA-SULSEL.COM – Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Sulawesi Selatan, Dr Andi Surahman Batara menilai
Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Makassar gagal total sebagai strategi menghalau penyebaran Covid 19.

“Kegagal ini, menurut saya, disebabkan adanya gap antara kebijakan, pelaksana kebijakan, dan masyarakat,” ujarnya, Senin (18/5/2020).

Kata dia, kepatuhan masyarakat dinilai rendah. Tapi, hal itu tidak berdiri sendiri.

“Ketidakpatuhan masyarakat ini, menurut saya disebabkan oleh pesan kebijakan PSBB tidak jelas dari pemerintah. Itu bisa kita lihat jejak digital pernyataan para pejabat yang saling bertolak belakang,” ujarnya.

“Hal ini secara tidak langsung menyebabkan masyarakat bingung. Bahkan berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah,” tambahnya.

Situasi seperti ini, jelas Ketua Prodi Kesehatan Masyarakat FKM UMI Makassar, tentu mempertegas bahwa koordinasi dan sinergitas lintas sektor pelaksana kebijakan lemah. Termasuk lemahnya koordinasi lintas daerah tetangga Kota Makassar bahkan kab/kota se Sulsel.

“Penyebab lain, lambatnya pemerintah mengatasi dampak dari pemberlakuan PSBB. Ini bisa dilihat dari kepanikan masyarakat pada pemenuhan kebutuhan pokok mereka,” ujarnya.

Penyebab kegagalan lain adalah rendahnya pelibatan masyarakat. Okelah banyak gerakan relawan. Tapi banyak dari relawan ini bergerak secara sendiri tentu dengan sumberdaya yang mereka miliki. Bisa dikatakan gerakan kemanusiaan. Seperti yang dilakukan FTI UMI.

“Saya secara pribadi, dari awal sudah menyampaikan bahwa mengadang covid 19 ini harus dimulai dari desa/kelurahan. Ini harus diterjemahkan secara teknis. Selama ini kita hanya bicara zona merah saja. Harusnya dibalik, bagaimana caranya kita bisa zona hijau. Zona hijau “bebas” covid 19 harus dimulai dari Desa/Kelurahan,” ujarnya.

“Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan kepada bapak PJ Walikota Makassar yang baru dilantik. Pak Walikota sebaiknya memberi apresiasi dalam bentuk penghargaan kepada pihak-pihak yang patuh terhadap pemberlakuan PSBB. Juga kepada masyarakat yang terlibat dalam gerakan kemanusiaan melawan Covid 19,” terangnya.

Belajar dari Kota Makassar, jelas Surahman, Kebijakan PSBB yang dinilai gagal dan bukan opsi kebijakan yang tepat untuk mengadang Corona.

“Banyak kendala dalam implementasinya. Pertanyaan yang muncul kemudian. Kebijakan apa yang akan diambil?,” ujarnya.

“Menurut saya Karantina Wilayah atau lockdown harus segera dilakukan.
Saat ini pemerintah harus memiliki mapping wilayah positif Covid 19,” ujarnya.

“Wilayah bisa dipersempit sampai ditingkat Desa bahkan dusun, RT RW. Segerakan lakukan lockdown atau karantina wilayah yang positif covid 19. Tapi ini harus dilakukan serentak secara Nasional. Semoga Presiden Jokowi segera mengambil kebijakan yang tepat dalam menangani pandemi covi 19 di Indonesia,” terangnya.(*)