MAKASSAR, BERITA-SULSEL.COM – Menindaklanjuti problem yang terjadi atas keberadaan program kartu prakerja kini menemui titik terang.

Dimana KPPU telah melakukan proses advokasi kepada pemerintah atas penyelenggara Program Kartu Prakerja.

Dan sejauh ini tidak menemukan indikasi pelanggaran hukum persaingan usaha dalam pelaksanaan program tersebut.

Hal itu disampaikan Guntur Saragih selaku juru bicara KPPU.  Kata dia, kesimpulan tersebut dibuat berdasarkan analisis mendalam dan diskusi dengan pihak-pihak terkait program tersebut, sebagai tindak lanjut dari saran dan rekomendasi KPPU yang telah disampaikan.

Dalam proses advokasi KPPU telah meminta
keterangan/informasi, memberikan masukan serta melakukan diskusi dengan para pihak terkait.

“Khususnya Manajemen Pelaksana Program Prakerja, 8 (delapan) platform digital, lembaga – lembaga pelatihan, dan peserta program,” ujar Guntur, Jumat (12/6/2020).

Menurutnya, proses advokasi yang dilakukan KPPU menghasilkan iktikad baik Manajemen Pelaksana untuk memperbaiki sistem pengelolaan kartu prakerja, khususnya dalam hal penerapan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat.

Seperti mereview kontrak kerjasama untuk memastikan tidak terjadinya diskriminasi oleh platform digital kepada lembaga pelatihan lain.

Review dan persetujuan atas besaran komisi jasa, maupun review tentang pengaturan standar kualitas minimal untuk pelatihan yang layak ditawarkan dalam program tersebut.

Untuk selanjutnya, pihak Manajemen Pelaksana sendiri menyatakan terbuka untuk meninjau ulang kebijakan yang dibuatnya.

Jika KPPU menemukan adanya dugaan pelanggaran persaingan usaha, khususnya perilaku diskriminatif yang dilakukan oleh platform digital kepada lembaga pelatihan lain atau lembaga pelatihan yang tidak terafiliasi dengan platform digital.

KPPU mengapresiasi upaya kooperatif yang ditunjukkan Manajemen Pelaksana dengan tetap bekerja sama dalam mengawasi proses persaingan usaha dalam pelaksanaan program tersebut.

Khususnya dalam memberikan rekomendasi lanjutan ketika terdapat kebijakan-kebijakan
tambahan nantinya yang dapat mendistorsi pasar, sehingga program tersebut dapat
dilaksanakan berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.