BERITA-SULSEL.COM – Posisi politik Golkar semakin saat ini semakin sulit, bahkan SK Kemenkumham dimana Agung Laksono sebagai Ketua Umum telah dicabut. Munas Bali pun tak diakui, sementara SK Riau diatas kertas hanya berlaku hingga 2015 termasuk SK saya selaku pengurus DPD Golkar Sulsel, sementara SK sebagai Ketua DPD Golkar Maros juga dicabut seiring dicabutnya SK Kemenkumham.
Hal ini disampaikan Ketua DPD Golkar Maros Versi Agung Laksono, Muhammad Ramli Rahim melalui rilisnya kepada berita-sulsel.com, Jumat (1/1/2016). Untuk itu, kata Ramli Rahim, usulan Ketua DPD Golkar Sulsel yang juga Gubernur Sulsel untuk mendorong dilaksanakannya munas bersama menjadi solusi terbaik Partai Golkar.
Sebagai kader Golkar, jelas Ramli Rahim, kebesaran Partai Golkar tentunya menjadi sebuah harapan apalagi terbukti dalam Pilkada 2015. Perpecahan telah mengantarkan Golkar pada kekalahan di hampir semua Pilkada di Sulsel.
“Untuk itu, saya juga menyatakan dukungan terbuka untuk pelaksanaan Munas bersama sekaligus mendorong Bapak Syahrul Yasin Limpo memimpin dan mempersatukan Partai Golkar menuju Pemilu 2019 yang tinggal 3 tahun lagi,” ujarnya.
Tampilnya Putra Sulsel, menurut Ramli, sebagai pemersatu, bukanlah hal baru, ketika Soeharto jatuh, bangsa ini dipersatukan oleh BJ Habibie, ketika bangsa ini tekoyak dibeberapa daerah Jusuf Kalla tampil sebagai pemersatu dan kini ketika Golkar terkoyak. “Kita berharap SYL yang juga ketuanya seluruh Gubernur di Indonesia menjadi Pemersatu Partai Golkar,” paparnya.
Jika diperlukan, tegas Ramli, Munas Golkar digelar di Makassar saja sekaligus mempersatukan seluruh elemen Partai Golkar. (*)
Baca Juga
Golkar Maros Versi Agung Laksono Menerima Segala Konsekuensi
Yusuf Gunco Ditunjuk jadi Plt Ketua Golkar Takalar
Comment