MAKASSAR, BERITA-SULSEL.COM – National Paralympic Committe (NPC) Provinsi Sulsel menuntut Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel untuk melakukan pembayaran bonus atlet Pekan Paralympic Nasional (Peparnas) yang telah berlaga tahun 2016 lalu di Jawa Barat.

Ketua NPC Sulsel, M.Sonny Sandra menilai adanya tindakan diskriminatif yang dilakukan Pemprov Sulsel melalui Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora). Pasalnya, hingga saat ini bonus para atlet Disabilitas yang telah mengharumkan nama baik Sulsel belum juga dicairkan.

“Kami juga merupakan kontingen satu paket PON dan Peparnas, sejak pon palembang Kaltim, Riau dan Jabar. Sampai sekarang untuk PON diprioritaskan tapi NPC tidak,” ujar Sonny di Sekteriat NPC Sulsel, Rabu 26 April 2017

Kata dia, pihaknya merasakan adanya diskriminasi yang dilakukan Pemprov Sulsel dan memandang Disabilitas sebagai kaum yang tersisih, sementara prestasi yang diraih tidak jauh berbeda dengan prestasi yang diraih atlet PON.

“Masih memandang disabilitas masih tersisih, pada pembagian bonus atlet PON sudah dibagikan sementara untuk peparnas begitu sangat menghambat,” ucapnya

Sonny menambahkan, anggaran bagi atlet paralympic yang telah disetujui Pemprov Sulsel sendiri sekitar Rp 2,9 miliar, dalam anggaran tersebut sudah terhitung bonus sekira Rp 1,3 miliar dari NPC bagi atlet yang berprestasi.

“Bonus yang disetujui dari pemprov totalnya sekitar Rp 2,9 miliar, untuk peraih emas 100 juta untuk peraih perak dan perunggu disamakan dengan atlet PON,” jelasnya

Sonny juga mengatakan, atlet disabilitas dari Provinsi lain telah mendapatkan haknya, namun atlet disabilitas dari Provinsi Sulsel yang belum mendapatkan hak bonusnya.

“Aneh di provinsi lain sudah terima dan sama (jumlah bonusnya dengan atlet PON) tapi di Provinsi Sulsel tidak. Saya sangat malu akan hal tersebut sebagai pengurus NPC, bahkan ditingkat kabupaten dan kota sudah cair,” paparnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Provinsi Sulsel, Sri Endang Sukarsih mengatakan, tersendatnya proses pencairan bonus atlet yang mewakili Sulsel pada Pekan Paralympic Nasional (Peparnas) 2016 lalu, dan keluhan minimnya besaran anggaran pembinaan untuk atlet difabel sedikit banyak terpengaruh dari peralihan kewenangan.

Ia menjelaskan, hingga tahun 2015, anggaran untuk National Parlympic Comitee (NPC) Sulsel itu berada dibawah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI). Sementara untuk tahun ini, sudah terpisah dengan anggaran KONI. Selain itu, Dispora juga dikatakannya tidak memiliki kewenangan untuk menentukan besaran anggaran dana hibah yang bisa diberikan kepada NPC.

“Kita (Dispora) hanya menerbitkan rekomendasi untuk layak diberikan dana hibah. Sementara yang menyetujui besarannya itu adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD), tentunya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah,” kata Sri Endang. (*)