MAKASSAR, BERITA-SULSEL.COM – Rapat paripurna DPRD Sulawesi Selatan pada Kamis (30/4/2026) menyisakan tanda tanya besar di mata publik. Dalam agenda penyampaian hasil reses masa sidang kedua tahun anggaran 2025/2026, seluruh fraksi kompak mengambil langkah mengejutkan. Mereka memilih tidak membacakan rincian kesimpulan reses di hadapan forum.

Sikap ini memicu spekulasi. Apakah anggota dewan sengaja menyembunyikan aspirasi masyarakat, ataukah mereka sekadar enggan membacanya?

Ketua DPRD Sulsel, Andi Rachmatika Dewi, memimpin jalannya rapat dengan didampingi Wakil Ketua, Andi Fauzi Wawo. Selain itu, Sekretaris Provinsi Sulsel, Jufri Rahman, hadir mewakili Gubernur untuk menyimak laporan tersebut.

Strategi atau Efisiensi Waktu?

Fraksi Partai Nasdem memulai prosesi ini melalui Asman. Alih-alih menguraikan laporan secara detail, Asman menyerahkan dokumen hasil reses langsung kepada pimpinan rapat.

Selanjutnya, Fraksi Partai Demokrat mengikuti jejak tersebut. Juru bicara fraksi, Fadriati AS, memutuskan tidak menguraikan kesimpulan secara rinci. Meski begitu, ia menegaskan bahwa aspirasi masyarakat tetap menjadi prioritas utama.

“Kami menganggap semua aspirasi masyarakat sebagai amanah besar,” ujar Fadriati. Ia juga menaruh harapan agar pemerintah provinsi mengakomodasi pokok-pokok pikiran dewan dalam Musrenbang mendatang.

Kekecewaan PKS atas Realisasi

Di sisi lain, Fraksi PKS menyuarakan nada berbeda. Nur Hasbiah secara terbuka mengungkapkan kekecewaan atas realisasi hasil reses yang seringkali mandek. Ia mengaku sering menghadapi dilema saat konstituen menanyakan tindak lanjut dari aspirasi mereka.

“Masyarakat sering bertanya, namun realisasinya belum terlihat. Kondisi ini menjadi tamparan bagi kami sebagai wakil rakyat,” tegasnya. Oleh karena itu, ia mendesak pemerintah agar merealisasikan aspirasi dari tujuh anggota Fraksi PKS pada tahun 2026 ini.

Sementara itu, Fraksi PDI Perjuangan melalui dr. Fadli Ananda juga memilih jalan serupa dengan fraksi lainnya. Ia langsung menyerahkan laporan kepada pimpinan rapat tanpa memaparkan poin-poin krusial di depan forum.

Jawaban Pihak Eksekutif

Menanggapi fenomena tersebut, Sekprov Sulsel, Jufri Rahman, memberikan penjelasan. Ia memastikan bahwa pemerintah akan menghimpun seluruh hasil reses tersebut sebagai bahan perencanaan pembangunan daerah.

Namun, Jufri memberikan catatan penting. Menurutnya, kapasitas fiskal daerah dan kemauan politik pemerintah menentukan keberhasilan realisasi aspirasi tersebut.

“Kami menghargai setiap aspirasi yang masuk. Pemerintah akan menyampaikannya kepada para pengambil kebijakan. Meski demikian, realisasinya bergantung pada ketersediaan anggaran,” jelas Jufri.

Ia menutup pernyataannya dengan ajakan untuk memperkuat kolaborasi antara legislatif dan eksekutif. Rapat paripurna ini pun berakhir dengan menutup masa sidang kedua dan membuka masa sidang ketiga DPRD Sulsel tahun anggaran 2025/2026.

Meskipun laporan tidak dibacakan secara lisan, publik kini menunggu bukti nyata apakah dokumen-dokumen yang diserahkan tersebut akan benar-benar terwujud dalam bentuk pembangunan atau sekadar menjadi tumpukan kertas di meja kerja.