MAKASSAR, BERITA-SULSEL.COM – Gerakan Aktivis Mahasiswa (GAM) kembali turun kejalan melakukan aksi demonstrasi terhadap kebijakan Pemerintah dalam hal ini Jokowi-JK, di Pertigaan Jalan AP Pettarani dan Hertasning, Sabtu, 20 Januari 2018.

Aksi yang dipimpin langsung Koordinator Aksi Pasukan May Kesatuan Harapan Rakyat (MAKHAR) GAM, Bhani ini menolak kebijakan Jokowi-JK terhadap keputusannya melalui Kementrian Perdagangan yang memerintah langsung Perum Bulog untuk membuka keran impor beras dari berbagai negara.

Bhani mengatakan, langkah yang diambil oleh Pemerintah tidak melahirkan solusi. Ia bersama sejumlah kader GAM, menduga ada kepentingan importir atau golongan tertentu yang bermain.

“Yang naik beras “Medium” yang diimpor beras “Premium” ?? Tidak main-main aggaran yang dikucurkan yakni senilai Rp. 15 Triliun (500.000 Ton) artinya, jika dikalkulasikan harga beras impor ini sangat fantastis yakni senilai Rp. 30.000/kg,” ujarnya dalam rilis yang diterima berita-sulsel.

“Saya rasa ini kebijakan yang keliru, kemarin garam sekarang impor beras, apa Jokowi sehat ?,” tambahnya.

Pria asal Kabupaten Enrekang ini menduga, kenaikan harga beras dipasaran bukan karena kurangnya pasokan, melainkan hanya tersendatnya pasokan beras dari distributor disebabkan permainan mafia beras.

Lanjut, Mahasiswa Hukum Universitas Indonesia Timur (UIT) ini juga menilai, kebijakan ini hanya akan menyiksa, bahkan memukul Petani Indonesia, karena tidak lama lagi memasuki musim panen raya tentunya beras akan melimpah dan membuat petani sengsara karena harga beras “Anjlok”.

“Pemerintah harusnya mampu mengantisipasi penetrasi harga dengan melakukan Operasi Pasar (OP) secara besar-besaran, agar harga beras kembali normal. Bukan dengan membuka impor beras dari negara lain,” pungkasnya.

Tak hanya polemik impor beras yang dianggap merugikan petani, GAM juga mengangkat beberapa tuntutan yakni, mendesak Pemerintahan Jokowi-JK segera melakukan operasi pasar demi menstabilkan harga pangan, evaluasi kinerja Menteri Perdangan dan Pertanian, Evaluasi Pemerintahan Jokowi-JK. (**)