MAKASSAR, BERITA-SULSEL COM – Anggota Komisi C DPRD Bidang Pembangunan DPRD Kota Makassar, Andi Amirullah Djaya meminta agar pembangunan gedung kantornya dihentikan sementara.

Pasalnya, proyek yang menggunakan anggaran Rp4,2 miliar tersebut ditender PT. HM Toedjoe melalui Dinas Pekerjaan Umum (PU) tidak sesuai standar operasional.

“Itukan proyek miliaran, kemarin kita lihat, masa helmnya para pekerja saja tidak ada dipakai. Kan bisa membahayakan keselamatannya, ” kata Amirullah Djaya saat ditemui di Gedung DPRD Makassar, Senin (17/9/2018).

Legialator Partai Hanura itu menilai, pembangunan gedung kantor DPRD Makassar tidak optimal. Menurutnya, pengawasan dalam proyek tersebut kurang tegas.

Amirullah mengaku kecewa setelah melihat kualitas para pekerja pembangunan di dalam gedung terkesan asal-asalan. Banyak pekerja gedung tidak profesional dalam bekerja.

“Proyek pembangunan yang dilakukan itu harus melalui standar. Bukan hanya mau mencapai target, kita lihat pekerja tidak ada yang pake helm. Kalau itu yang menjadi masalah itu akan menjadi sorotan masyarakat,” jelasnya.

Pengganti Antar Waktu (PAW) Mustagfir Sabri itu menegaskan, proses pembangunan gedung tersebut untuk sementara dihentikan.

“Kalau bisa dihentikan dulu sementara saja sampai semua membenahi aturan sesuai standar pekerjaan, hal ini untuk menjaga keselamatan dan keamanan kerja,” demikian Amirullah.

Sementara itu, Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Makassar, Muh. Ansar menjelaskan, proyek ini harus diselesaikan Desember tahun ini.

“Semua kontrak yang ada di Dinas PU itu kontrak tahunan, bukan kontrak multi yeard di APBD Pokok,” jelasnya.

Sebelumnya, Sekertaris DPRD Kota Makassar, Adwi Awan Umar saat dikonfirmasi selain rehabilitasi, rencananya gedung DPRD Kota Makassar rencananya akan dibangun beberapa ruangan rapat dilantai 2 dan 3.

“Kita juga tidak tahu seperti apa rehabilitasinya, karena dinas PU yang tahu. Tapi penambahan ruangan itu dilantai 2 dan 3, ini masuk kategori penambahan ruangan,” jelasnya.(*).