BONE, BERITA-SULSEL.COM – Sesuai isi dari Perubahan Pedum Sembako 2020, ASN (termasuk TNI, Polri), Kepala Desa/Lurah, Perangkat Desa/Aparatur Kelurahan, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau BPK, TKSK, pendamping PKH, baik perorangan maupun membentuk badan usaha tidak diperbolehkan menjadi e-Warong dan jadi pemasok e-Warong.

Namun pada faktanya, ada beberapa Perangkat Desa bahkan Kepala Desa yang menjadi agen e-Warong. Salah seorang diantaranya adalah Sidar, Perangkat Desa di Desa Pakkasalo Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone. Dari informasi warga, Sidar, diduga menguasai Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) milik Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan menumpuk beras serta telur di rumahnya sebelum disalurkan ke KPM.

Baca Juga : Kartu ATM KPM Dikuasai Agen, Bukti Bobrok Penyaluran BPNT di Bone

Parahnya, pihak Polsek Sibulue justru ikut mengawal penyaluran BPNT di kediaman pribadi Sidar. Kapolsek Sibulue, Iptu Aris Supu, mengaku tak paham teknis dan Pedum dalam penyaluran BPNT tersebut.

“Kalau ada pemberitahuan dari desa biasa didampingi, saya belum paham bagaimana mekanismenya, kurang detail juga karena terlalu banyak bantuan, kami tidak tahu apakah dari pemerintah atau darimana” aku Aris, saat dikonfirmasi Sabtu, 7 November lalu.

Minimnya sosialisasi baik dari pihak Dinas Sosial maupun pihak Bank Mandiri membuat Program BPNT berjalan seolah tanpa aturan karena masyarakat dan penegak hukum di Desa kurang memahami teknis serta Pedum yang ada.

“Jangankan anggota, saya juga tidak paham karena teknisnya kita tidak pernah lihat” tutupnya. (eka)