BONE, BERITA-SULSEL.COM – Bergulir sejak pertengahan 2020 lalu, kasus dugaan korupsi dana Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), sampai saat ini tak jua berlanjut. Padahal pihak Polres Bone, melalui Unit Tipidkor, telah meminta keterangan puluhan TKSK selaku pendamping program BPNT, termasuk beberapa agen e-Warong yang diduga mengetahui alur korupsi dana BPNT.

Kasat Reskrim Polres Bone, AKP Ardy Yusuf, yang ditemui usai Konferensi Pers di halaman kantor Polres Bone, Senin (1/2/21) siang, mengatakan kalau kasus dugaan korupsi BPNT masih dalam tahap penyelidikan sehingga pihaknya tidak bisa memberikan keterangan lebih detail.

“Kami menunggu dari Kemensos, mau turun, kan mereka sebagai APIP, sekarang semua harus melalui APIP dulu, sampai disitu saja karena saya tidak tahu” ungkap Ardy.

Dugaan korupsi BPNT sendiri terkuak dari keluhan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mengaku menerima bahan pangan yang dipaketkan disertai kualitas kurang bagus. Tak hanya itu, ratusan KPM bahkan tidak diberi hak untuk menggunakan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) mereka dan justru dikuasai oleh agen e Warong atau TKSK.

Dari sejumlah ketimpangan tersebut, muncul pula dugaan fee yang mengalir ke sejumlah pejabat serta dugaan adanya permainan antara supplier dengan TKSK untuk memuluskan setoran ke sejumlah pejabat.

Tertangkapnya Menteri Sosial serta diperiksanya hampir seluruh Supplier, TKSK dan agen e-Warong, membuat publik semakin yakin adanya aroma korupsi dalam program BPNT, sayangnya sampai detik ini, belum ada seorang pun tersangka bahkan kasusnya nyaris tak meninggalkan jejak.

“Agen beberapa sudah diperiksa, tapi kami tetap menunggu dari Kementerian, nantilah, masih penyelidikan” tutup Ardy. (eka)