Momen Hari Buruh, UU Ciptaker Masih Tuai Penolakan

Momen Hari Buruh, UU Ciptaker Masih Tuai Penolakan

BONE, BERITA-SULSEL.COM – Ketidakpastian kondisi ekonomi pasca Covid-19 menjadikan pemerintah lakukan reformasi struktural Undang-Undang Cipta Kerja atau UU Ciptaker, dengan maksud memberikan dampak positif terhadap ketenagakerjaan nasional.

Sekretaris Ditjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial (PHI dan Jamsos) Kemnaker RI, Surya Lukita, melalui Dialog FMB9 yang mengangkat tema ‘UU Ciptaker Dorong Perlindungan Kerja Buruh’, Senin, (02/5/23), yang diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari Buruh 1 Mei, menegaskan bahwa melalui UU Ciptaker, pemerintah banyak fokus terhadap perlindungan bagi pekerja dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).


“Terkait kualitas SDM, dalam UU ini telah dipermudah perizinan pelatihan tenaga kerja. Selain itu, setiap TKA (tenaga kerja asing) juga wajib melakukan transfer keahlian,” ujarnya.

Sementara itu, terkait dengan pekerja informal atau pekerja yang platform digital, Surya mengaku isu ini juga masih menjadi pembahasan di seluruh dunia. Bahkan pada forum G20 kemarin juga tema melindungi pekerja di platform digital ikut diangkat.

“Isunya adalah mereka ini bukan hubungan kerja dengan aplikator, tetapi kemitraan. Kami masih merumuskan, bukan hanya di Indonesia saja, bagaimana mengatur hubungan pekerja dengan digital platform,” tegasnya.

Dalam menyusun UU Ciptaker, pemerintah mengusung semangat dalam tiga aspek penting. Aspek pertama, UU Ciptaker juga mencakup perlindungan bagi pekerja kontrak dan pekerja alih daya, seperti pengaturan waktu kerja dan istirahat, serta pengaturan pengupahan mereka.

Aspek kedua, sangat penting untuk melindungi mereka yang belum bekerja, di mana pandemi Covid-19 telah meningkatkan tingkat pengangguran di Indonesia. UU ini mencakup pembukaan lapangan kerja baru dan memberikan pelatihan atau kursus untuk meningkatkan keterampilan mereka yang belum bekerja.

Aspek ketiga sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. UU ini memberikan insentif dan perlindungan hukum bagi investor yang ingin berinvestasi di Indonesia, sehingga dapat membuka lapangan kerja baru dan mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Berdasarkan hasil identifikasi awal dari Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), implementasi UU Ciptaker dapat mengurangi hambatan untuk FDI lebih dari sepertiga, serta mengurangi hambatan perdagangan dan investasi sampai dengan 10 persen. Reformasi struktural UU Ciptaker juga berdampak positif terhadap peningkatan PMA.

“Dari data World Bank, total realisasi PMA meningkat rata-rata sebesar 29,4 persen pada lima triwulan setelah diterbitkan UU Ciptaker (pasca-kebijakan) dibandingkan pra-kebijakan pada lima triwulan sebelumnya,” ujarnya.

Surya menjabarkan, UU Ciptaker sebelumnya telah meningkatkan nilai realisasi investasi pada 2021 menjadi sebesar Rp901,02 triliun, dan pada 2022 naik sebesar 34 persen menjadi Rp1.207 triliun. Alhasil, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) turun dari 6,49 persen pada Agustus 2021 menjadi 5,86 persen pada Agustus 2022.

Pengamat Ketenagakerjaan UGM, Tadjudin Nur Effendi, yang menyoroti tanggung jawab besar Indonesia dalam menghadapi bonus demografi hingga 2050. Terlebih, diperkirakan angkatan kerja yang masuk ke fase kerja setiap tahun mencapai sekitar 2,5 juta orang.

“Maka perlu dipikirkan upaya untuk menciptakan lapangan kerja yang memadai serta mengatasi hambatan yang masih ada di sektor ketenagakerjaan,” terangnya.

Dia menilai, UU Ciptaker tujuan utamanya untuk mempermudah investasi untuk peluang kerja. Jika berjalan seperti yang diharapkan, maka ia optimis pengangguran akan menurun dan tenaga kerja yang diserap akan lebih besar.

“Bahkan, bonus demografi itu bukan jadi beban, tetapi dapat menjadi pendorong untuk pertumbuhan ekonomi,” imbuh Tadjudin.

Secara keseluruhan, implementasi UU Ciptaker memberikan dampak positif bagi perekonomian Indonesia, terutama terkait peningkatan investasi dan penurunan hambatan perdagangan dan investasi.

Namun demikian, menurut Ketua Umum Serikat Buruh FNPBI, Lukman Hakim, dalam proses penetapan UU Ciptaker perlu memastikan melibatkan semua pihak dan memikirkan sistematis terkait upah agar pengusaha juga memikirkan bagaimana pekerjanya dapat hidup layak dengan keluarganya.

“Kenapa sudah ada forum yang merangkul semua pihak tetapi masih ada pertentangan. Ini berarti sistematisnya masih ada yang perlu diperbaiki,” herannya.

Dia juga melihat fokus pembahasan terkait formulasi upah dalam UU Ciptaker ini juga sangat vokal. Padahal pembahasan ini tentunya akan menyebabkan deadlock, karena keinginan dari buruh dan kemampuan dari pengusaha tentunya sulit untuk dipertemukan.

“Selain upah, pengusaha kan seharusnya bisa mencarikan sumber lain bagi pekerja. Jadi jangan berputar di formulasi perhitungan upah saja,” tegas Lukman.

Sebelumnya, DPR secara resmi menyetujui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang. Persetujuan diambil dalam Rapat Paripurna ke-19 masa sidang IV tahun sidang 2022-2023 di kompleks parlemen, Selasa (21/3/23).

Perppu Ciptaker disetujui kurang dari dua bulan sejak Surat Presiden (Surpres) dikirim ke DPR pada 7 Februari lalu. Sepekan kemudian, Badan Legislasi DPR menggelar rapat maraton membahas Perppu tersebut.

Pengesahan Perppu Ciptaker menjadi undang-undang dilakukan di tengah gelombang penolakan oleh berbagai elemen masyarakat sejak akhir 2022 lalu. Hingga hari ini sejumlah elemen, terutama dari kelompok buruh terus menggelar aksi unjuk rasa menyuarakan penolakan.

Mereka menilai peraturan yang baru ini tidak jauh beda dengan UU Ciptaker yang dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Isi dari Perppu juga dianggap memuat pasal bermasalah yang merugikan, terutama untuk buruh dan lingkungan.

Sebagai informasi, Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja diteken Jokowi untuk menggantikan UU Cipta Kerja yang telah dinyatakan inkonstitusional bersyarat melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 pada November 2021.

Terbitnya Perppu ini disebut berdasar pertimbangan mendesak ekonomi global yang perlu segera direspons, salah satunya karena imbas perang Rusia – Ukraina.(eka)

Comment